Liputanjatim.com – Anggota DPRD Jawa Timur menilai kinerja kepemerintah Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak dengan nilai C+ atau pas pasan.
Seperti diketahui, tepat hari ini 14 Februari 2022 bertepatan dengan 3 tahun kepemimpinan Khofifah-Emil.
Anggota DPRD Jatim yang juga Wakil Ketua Komisi A, Hadi Dediansyah Wakil mengatakan, kinerja kepemimpinan Jatim periode 2019-2024 masih banyak yang belum tertata rapi. Salah satunya terkai hal administrasi.
“Kalau saya memberi nilai diantara B dan C artinya (kinerja Khofifah-Emil) ini kenyataanya belum maksimal. Karena masih banyak PR yang belum tersentuh secara nyata,” kata Cak Dedi sapaan akrabnya, Minggu (13/2/2022).
Tidak hanya itu, Cak Dedi yang juga Wakil Ketua Gerindra Jatim ini menilai, kinerja Khofifah-Emil dalam membenahi Jawa Timur hanya sebatas asumsi saja. Ia katakan, banyak program kerja yang sudah dijanjikan saat kampanyenya hingga saat ini masih belum terlaksana, bahkan meski yang sudah terlaksana, itupun dikatakannya kurang maksimal.
“Banyak asumsi saja yang dilakukan gubernur, bahwa mestinya pemerintah memimpin langsung masyarakat atau birokrasinya. Bukan yang dilakukan semata mata terbatas tebar pesona saat kunjungan saja, artinya kurang signifikan,” jelasnya.
Tidak jauh-jauh, Cak Dedi mencontohkan kinerja Khofifah-Emil yang kurang tepat yakni, terkait usulan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, yang sejak April 2021 sudah tidak diduduki sosok definitif. Padahal, kursi Sekdaprov Jatim, ia katakan posisi yang sangat krusial.
Tidak hanya itu, banyaknya kursi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diduduki Plt juga menjadi perhatiannya. Menurutnya, kekosongan-kekosongan tersebut dapat membuat kinerja rencana program dan penyerapan anggaran APBD 2021 tidak maksimal.
“Jadi tidak mempunyai leadership untuk menetapkan seseorang menjadi pemimpin OPD. Saya kira ini mengakibatkan kinerja OPD tidak berjalan maksimal dan program kerja terganggu,” kata anggota DPRD Jatim dari Dapil Surabaya itu.
Hadi Dediansyah juga meminta agar Gubernur Khofifah mengurangi kunjungan yang bertujuan untuk meningkatkan popularitasnya saja.
Dia menyarankan agar program-program pro rakyat dan janji-janji kampanye yang sudah di dengungkan Khofifah-Emil segera direalisasikan di sisa pemerintahannya yang tinggal 2 tahun.
“Artinya dahulukan kinerja nya dulu baru setelah itu tebar pesona atau kunjungan-kunjungan bukan semata-mata mencari mencari popularitas saja,” tambahnya.
Cak Dedi juga mengaku heran karena banyak program dari Pemprov Jatim yang dikepras dengan alasan untuk penanganan pandemi Covid 19. “Akan tetapi, di satu sisi, program-program penanganan pandemi secara sosial maupun ekonomi sendiri di masyarakat dinilai masih kurang,” jelasnya.
Selain itu, ungkap Cak Dedi, implementasi pemerintahan dalam mewujudkan visi misi maupun motto budaya CETTAR tidak terlaksana di seluruh jajarannya. Padahal, ada Peraturan Gubernur No 39 TAHUN 2021 Tentang Budaya Kerja yang Cepat Efektif Efisien Tanggap Transparan Akuntabel dan Responsif. Baik itu di tingkat pimpinan maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Kenyataanya meski ada Pergub Cettar akan tetapi tata kelola pemerintahan di Pemprov Jatim kurang cepat dan kurang transparan,” pungkasnya.
