Liputanjatim.com – Bencana banjir masih menjadi ancaman serius di Jawa Timur (Jatim). Selain pendangkalan sungai, kondisi tanggul yang kritis juga menjadi penyebab banjir sering terjadi.
Fakta tersebut terungkap saat rapat kerja Komisi D dengan Dinas PU Sumber Daya Air (SDA) dan UPT Bina Marga Provinsi Jawa Timur (Jatim) di Probolinggo, Kamis (10/3/2022).
Karena itu Komisi D DPRD Jatim mendesak kepada pemerintah provnlinsi untuk serius melakukan penganan.
“Sungai-Sungai itu harus segera dilakukan normalisasi. Sedimentasi dikeruk dan tanggul diperbaiki. Sebab, kalau dibiarkan akan jebol dan menyebabkan banjir. Ini berbahaya. Apalagi musim hujan seperti ini,” kata Anggota Komisi D DPRD Jatim M Satib.
Satib menjelaskan kondisi kritis sungai terjadi di hampir seluruh sungai di Jawa Timur. Itu sebabnya banjir sering terjadi.
“Pemerintah prvinsi Jawa Timur harus memberikan perhatian lebih terhadap kondisi sungai sungai yang ada. Seperti kita tahu wilayah Jatim banyak yang mengalami banjir karena kondisi sungai yang membutuhan upaya normalisasi, baik yang disebabkan pendangkalan maupun penyempitan,” katanya.
Politisi Gerindra ini mencontohkan, Sungai Tanggul di Desa Paseban, Kecamatan Kencong hingga saat ini masing mengkhawatirkan pascabanjir empat tahun lalu. Pasalnya tanggul sungai mulai menipis akibat tergerus air.
“Karena kena hujan terus menerus, banjir terus menerus, akhirnya tergerus. Jadi sekarang ada beberapa tempat yg tanggulnya terkikis. Ini memang butuh perhatian dari BSDA, karena kalau dibiarkan, lama-lama jebol lagi. Nah kalau jebol lagi satu desa seperti di Paseban bisa tenggelam lagi seperti dulu. Itu kan di hilir, pas besar-besarnya. Apalagi kondisi sekarang seperti ini. Kami sangat khawatir, kalau tanggulnya jebol ada dua desa yang terdampak yaitu Desa Paseban, desa Keraton,” tambahnya.
Satib mengakui butuh anggaran besar untuk kegiatan normalisasi sungai tersebut. Untuk satu titik perbaikan tanggul misalnya, dibutuhkan dana sekitar Rp200 juta. Sementara jumlah titik yang harus diperbaiki cukup banyak.
“Kendalanya ya dianggaran. Tapi mau tidak mau karena ini kepentingan masyarakat jadi harus kita dahulukan. Carikan solusi yag sifatnya sementara. Minimal dikasih pengaman seperti bronjong untuk sementara, meskipun tidak permanen,” katanya.
Satip mengatakan perlu ada langkah nyata dari gubernur untuk mengatasi ancaman banjir tersebut. Caranya dengan mengalokasikan anggaran yang cukup.
“Harus kelihatan action dari pemerintah dalam melindungi masyarakatnya dari bencana. Saya berharap Gubernur memberi atensi untuk anggaran,” harapnya.
