Liputanjatim.com – Dilantiknya Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Wahid Wahyudi mengemban tugas utama, yakni melakukan rekrutmen Sekda Jatim definitif dalam waktu tiga bulan sejak dilantiknya pada 13 Januari kemarin.

Namun sudah dua pekan ini, kabar terkait persiapan rekrutmen sekda definitif sama sekali belum terdengar kabarnya. Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Komisi A DPRD, Hadi Dediyansah.

Hadi menuturkan, sampai detik ini, komisinya belum mendapat informasi terubdate terkait seleksi rekruitmen Sekdaprov Jatim yang baru. Baik itu proses pembentukan pansel maupun tahapan seleksinya.

“Sampai sekarang kami belum diberitahu apapun oleh Eksekutif terkait seleksi Sekdaprov Jatim yang baru,” sebut Hadi, Jumat (28/1/2022).

Padahal, ia katakan, sesuai aturan Perpres No 3 Tahun 2018 dan Permendagri No 91 tahun 2019 tentang Sekretaris Daerah memiliki waktu yang terbatas.

“Pedoman aturan wajib dilaksanakan oleh eksekutif agar mendapatkan Sekdaprov yang berkualitas, dan bisa menjabarkan visi misi Gubernur Jatim,” paparnya.

Untuk itu pihak mendesak kepada eksekutif segera menjalankan tugasnya. Agar kursi sekdaprov sebagai pimpinan tinggi madya di lingkup Pemprov Jatim terisi. Apalagi tugas Sekdaprov adalah sangat vital dalam urusan teknis administratif pemerintahan serta anggaran daerah.

“Tugas Sekretaris daerah adalah menjalankan kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, Sekdaprov membantu kepala daerah dalam menyusun bertanggung jawab kepada Kepala Daerah,” ujarnya.

Desakan Komisi A DPRD Jatim ini, lanjut Hadi, hanya menjalankan tugas pengawasan di bidang permerintahan. Pihaknya ingin pemerintahan di Jawa Timur berjalan normal sebagaimana mestinya.

“Soal siapa yang aka menjadi Sekdaprov, kami tidak ikut campur. Kami serahkan hak sepenuhnya kepada Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa,” tegas politisi Partai Gerindra ini.

Namun, untuk menjaga nama baik Pemprov Jatim, sebaiknya seluruh proses tahapan seleksi Sekdaprov Jatim dilakukan transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Agar masyarakat juga mendapat informasi yang benar. Untuk itu, Pj Sekdaprov yang diberi amanah oleh Gubernur wajib menjalankan tugas sebaik-baiknya.

“Kita berharap seluruh tahapan seleksi Sekdaprov Jatim segera dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkas Cak Dedi yang juga anggota DPRD dari dapil Jatim I (Kota Surabaya) ini.