Liputanjatim.com – Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Ony Setiawan meminta pemerintah turun tangan memberikan intervensi untuk menekan harga cabai di pasaran.
Diketahui, harga cabai kini melambung tinggi. Di pasaranpun harga cabai rawit tembus di harga Rp 100 ribu per kilonya. Mahalnya harga cabai pun menjadi suatu permasalahan, mengingat cabai rawit menjadi salah satu komuditas yang sangat dibutuhkan, terkhusu bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“Kondisi ini harus menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jatim. Intervensi harus dilakukan karena cabai ini juga dibutuhkan oleh UMKM pedagang makanan,” ujar Ony, Selasa (14/02/24).
Menurut politisi PDIP ini, kenaikan harga cabai bisa dipengaruhi beberapa faktor. Diantaranya faktor Alam. Dijelaskannya curah hujan yang tinggi secara tidak langsung ikut berpengaruh. Sebab, pada kondisi ini membuat petani rentan gagal panen.
“Sehingga, hal ini harus menjadi atensi. Beberapa faktor lain diminta untuk juga ditelusuri oleh pemerintah,” ungkapnya.
Selain itu lanjut anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan Tuban – Bojonegoro ini, pihaknya juga melihat adanya permainan kartel yang memanfaatkan kondisi saat ini sehingga cabai sedikit di pasar dan mengakibatkan harga naik.
“Mereka pemilik modal memanfaatkan faktor alam. Mereka memborong cabai petani lalu ada indikasi di tahan. Mereka mengeluarkan saat kebutuhan permintaan tinggi. Sehingga mereja mendapat banyak keuntungan. Ini juga harus diperhatikan Pemrov saat intervensi agar tidak ada permainan distribusi oleh kartel pemilik modal,” jelasnya.
Ony mengatakan pula, dalam melakukan upaya intervensi ini, Pemprov juga perlu berkoordinasi intens dengan pemerintah kabupaten/kota. Perlu dipantau secara langsung di lapangan mengenai penyebab melambungnya harga cabai ini.
“Pemprov harus terus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten/kota untuk melakukan intervensi guna stabilkan harga cabai,” ucapnya.
“Intervensi penting dilakukan saat ini. Jangan sampai kenaikan harga cabai membuat masyarakat panik. Apalagi sampai mengganggu perekonomian masyarakat khususnya UMKM yang ada,” pungkasnya.
