Liputanjatim.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama DPRD Jatim resmi menyetujui Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Pemprov Jatim Tahun 2025 – 2030 pada rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Surabaya Jumat (21/3/2025).

Ranwal RPJMD yang disetujui selanjutnya akan dibahas oleh Pansus RPJMD DPRD Jatim. Khofifah mengaku optimis RPJMD Jatim bisa rampung sebelum target yang ditetapkan oleh Kemendagri 6 Bulan.

“Karena nantinya RPJMD provinsi akan menjadi acuan juga di tataran kabupaten/kota, maka kita akan mengupayakan agar penyusunan bisa dilakukan dan tuntas dalam waktu tiga bulan,” tegasnya.

Di sisi lain, anggota DPRD Jatim Multazamudz Dzikri mengatakan RPJMD Jatim harus dibentuk dengan mempertimbangkan kekuatan anggaran dan potensi anggaran yang didapat diluar APBD Jatim.

Ia menilai, Ranwal RPJMD yang disahkan banyak program yang tidak sepadan dengan ketersediaan anggaran, dan berpotensi rancu karena ketersediaan anggaran merupakan kunci program itu berjalan lancar.

“Rancangan awal RPJMD Provinsi Jawa Timur terkesan mengawang-ngawang, karena banyaknya program tidak sepadan dengan ketersediaan anggaran ditengah terpaan efisiensi,” kata Multazam.

Menurut politisi PKB tersebut, isi dalam Ranwal RPJMD secara keseluruhan mendukung program yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat. Namun pihaknya pesimis program RPJMD Jatim akan berjalan lancar.

“Secara keseluruhan program Gubernur sangat mendukung program Presiden, tapi keterbatasan anggaran yang kemudian menjadikan kita pesimis,” ujarnya.

Namun demikian ada solusi bagi Pemprov Jatim menyediakan anggaran untuk menutup kekurangan anggaran program yang tertera dalam Ranwal RPJMD Jatim yakni dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memaksimalkan beberapa lini termasuk BUMD.

Ia mengatakan, PAD Jatim akan bertambah signifikan jika BUMD bergerak dengan maksimal, pasalnya selama ini kebetmanfaatan keberadaan BUMD tidak terlalu dirasa, baik dari efek sosial maupun dari sisi sumbangan deviden untuk PAD Jatim. Salah satu faktor lemahnya BUMD Jatim, dalam penilaiannya karena jajaran direksinya didusuki oleh orang-orang tak berkopeten.

“Saya pribadi pesimis jika jajaran direksi disetiap BUMD yang menjadi andalan peningkatan PAD masih diisi orang-orang yang tidak produktif. Gubernur harus berani ambil langkah reformasi direksi untuk meningkatkan PAD. Rumusnya jelas, jika PAD meningkat maka program Gubernur berjalan lancar,” pungkasnya.