Liputanjatim.com – Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Ubaidillah berharap Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) bersama presiden, dapat menetapkan Penjabat (Pj) Gubernur Jatim adalah sosok yang mengerti Jatim, baik secara birokrasi maupun potensi lokal wisdom yang ada.

“Saya harap Mendagri itu bisa lebih arif dan bijaksana dengan presiden dalam menetapkan Pj Gubernur Jawa Timur,” kata Ubaid saat dikonfirmasi, Rabu 20 September 2023.

Ubaid katakan, Pj Gubernur Jatim akan menjabat selama satu tahun lebih. Rentang waktu tersebut ia nilai cukup lama untuk jabatan seorang Pj. Oleh karenanya, pemilihan sosok tersebut harus tepat agar kepemerintahan berjalan dengan maksimal.

“Harapan kami, Mendagri dapat memilih orang yang tepat. Siapa orang yang tepat? Pastinya orang yang mengerti birokrasi di Jawa Timur,” kata Ketua Garda Bangsa Jatim ini.

Anggota Fraksi PKB ini menuturkan, meski hanya Pj, namun pengaruhnya begitu besar bagi Jatim, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. “Sehingga pengambilan keputusan untuk kesejahteraan rakyat itu bisa lebih cepat diputuskan,” ujarnya.

Lebih dari itu, pihaknya menyarankan agar Pj Gubernur bisa diambil dari orang yang sudah terbiasa di birokrasi Jatim. Sebab, momentum jabatan Pj akan melalui tahun politik pemilu 2024.

“Akan lebih elok jika itu diambil dari birokrasi di Jatim, kenapa, karena ini tahun politik. Meski sebetulnya akan kita hormati putusan Mendagri dan Presiden siapapun yang akan menjadi Pj nantinya,” katanya.

Dalam kaca matanya, momentum tahun politik, perjalanan birokrasi sangat rentan bersinggungan dengan isu-isu politik. Seorang Pj ia katakan harus bisa mengatasi itu semua, dan tak terbawa arus politik sehingga tetap dapat menjalankan roda kepemerintahan yang ada.

“Ketika orang tersebut tidak mengerti Jatim, tidak mengerti struktur birokrasi Jatim, dan bahkan nanti apalagi ada isu-isu politik yang menyertainya, itu malah akan membuat gaduh Jatim dan akan mempersulit dalam mengaplikasikan APBD Jatim, ini dalam rangka mensejahterakan rakyat,” tuturnya.

“Sehingga pilihan terbaik menurut kami, dari DPRD komisi A adalah kalau bisa memang Pj Jatim bisa diambilkan dari birokrasi Jatim,” pungkas Ubaid.