Liputanjatim.com–Anggota DPRD Jawa Timur dari Daerah Pilihan (Dapil) Jember-Lumajang Anang Akhmad Syaifudin, mendorong pemerintah menerapkan lockdown atau penutupan pasar hewan di daerah Jember.

Menurut politisi PKB ini, status lockdown penting untuk mencegah dan memutus mata rantai persebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak.

“Kami mendorong pemerintah untuk me lockdown. Status wabah PMK ini harus dinaikkan, agar PMK tidak terus menyebar luas,” kata Anang, Sabtu (18/1/2025).

Anang menuturkan, kasus PMK di Jember sangat tinggi, ada sekitar seribu lebih yang telah terjangkit wabah PMK dan tersebar di 29 kecamatan. Hanya dua kecamatan yang masih belum ditemukan sebaran kasus PMK yakni Kecamatan Kaliwates dan Sukorambi.

“Jadi sebaran yang ada di Jember ini, jika dikatakan merah, ya hampir merah semua. Sebaran PMK di Jember sangat tinggi dan cepat,” kata dia.

Untuk vaksinasi, lanjut Anang, angkanya masih belum cukup bahkan jauh dibandingkan populasi sapi yang ada. Ia mencatat ada sekitar 273.000 ekor sapi yang ada di Jember.

“Vaksin yang disebarkan di Jembar masih sedikit bahkan tidak mencapai seperempat dari populasi sapi yang ada di Kabupaten Jember,” ujarnya.

Oleh sebab itu, sembari menunggu penyaluran vaksinasi, pihaknya mendorong langkah tegas pemerintah untuk melakukan lockdown penutupan pasar hewan sementara. Ini sebagai langkah untuk mengendalikan penyebaran penyakit tersebut agar tidak terus meluas.

“Kami khawatir jika hanya mengandalkan vaksinasi ini. Hal yang bisa kita lakukan sementara ini adalah pembatasan lalu lintas hewan ternak,” pungkasnya.