Liputanjatim.com – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, mengungkapkan keprihatinannya atas isu rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Timur.
Puguh pun mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera mengambil langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampaknya akibat PHK.
“Menurut data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur, sepanjang 2024 ada 8.394 pekerja di 21 kabupaten/kota yang terkena PHK. Bahkan, Jawa Timur menempati posisi kelima dengan angka PHK terbesar di Indonesia tahun lalu,” ungkap Puguh, Jumat (7/3/2025).
Lebih mengkhawatirkan lagi, menurut informasi dari Kementerian Ketenagakerjaan, saat ini ada sekitar 60 perusahaan di Jawa Timur yang berencana melakukan PHK dalam waktu dekat. Jika tidak segera diantisipasi, hal ini bisa menciptakan gelombang pengangguran baru yang berpotensi menimbulkan masalah sosial di daerah.
“Kita tentu tidak ingin menghadapi bencana demografi berupa lonjakan pengangguran yang dapat berujung pada meningkatnya masalah sosial. Oleh karena itu, Pemprov Jatim harus bertindak cepat,” tegasnya.
Apalagi, kata Puguh visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang baru, mengusung konsep “Gerbang Baru Nusantara” dengan tujuan meningkatkan investasi dan membuka lapangan kerja, sementara di lapangan justru ancaman PHK semakin nyata.
“Ini menjadi fenomena paradoksial. Di satu sisi, pemerintah daerah menggaungkan pertumbuhan ekonomi dan investasi, tapi di sisi lain, banyak perusahaan yang justru merencanakan PHK. Ini harus disikapi dengan serius,” ujarnya.
Untuk itu, Puguh mendorong Pemprov Jatim, melalui Disnakertrans, untuk segera melakukan langkah-langkah preventif guna mengatasi ancaman PHK ini. Ia meminta adanya kebijakan konkret yang dapat menjadi solusi nyata bagi para pekerja yang terdampak.
“Sesuai dengan program quick win yang disampaikan gubernur, kebijakan yang diambil harus bisa menjadi solusi terhadap ancaman PHK ini. Selain langkah preventif, Pemprov Jatim juga harus siap dengan langkah nyata jika gelombang PHK tidak bisa dihindari, mengingat kondisi industri dan iklim usaha saat ini memang sedang tidak baik-baik saja,” jelas Sekretaris Fraksi PKS Jatim itu.
Dengan adanya langkah cepat dan strategi mitigasi yang tepat, Puguh berharap Pemprov Jatim mampu melindungi para pekerja dari ancaman PHK serta menjaga stabilitas ekonomi di Jawa Timur.
