Liputanjatim.com – Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, H. Muh. Abdul Qodir, menyerukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar segera menetapkan status darurat untuk menangani wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang terus meluas.
Ia menilai langkah ini penting untuk memastikan anggaran penanganan wabah tersedia dan dapat digunakan dengan optimal.
Data terbaru menunjukkan sekitar 12.000 hingga 13.000 hewan ternak di Jawa Timur telah terjangkit PMK, dengan angka kematian mencapai 690-an kasus.
“Ini adalah situasi yang serius. Penetapan status darurat bukan hanya soal formalitas, tapi juga memungkinkan Dinas Peternakan untuk menggunakan Bantuan Tidak Terduga (BTT) sebagai sumber dana tambahan,” ujar Abdul Qodir, Kamis (23/1/2025).
Menurutnya, wabah ini sudah menyebar ke hampir seluruh wilayah Jawa Timur, termasuk Tapal Kuda dan Mataraman, yang dikenal memiliki populasi ternak tinggi.
“Jika pemerintah provinsi ragu-ragu menetapkan status darurat, penanganan wabah ini akan terhambat. Kita tidak bisa hanya menunggu, sementara jumlah kasus terus meningkat,” tegas politisi Fraksi PKB tersebut.
Selain itu, Abdul Qodir juga menekankan pentingnya percepatan vaksinasi untuk mencegah penyebaran lebih luas.
“Sinergitas antara Dinas Peternakan provinsi dengan kabupaten/kota sangat diperlukan. Vaksinasi harus menjadi prioritas utama, terutama di daerah dengan populasi ternak yang tinggi,” imbuhnya.
Ia juga mengingatkan bahwa banyak masyarakat petani yang menggantungkan hidup pada peternakan.
“Di masyarakat kita, ada tradisi petani yang memiliki dua hingga tiga ekor ternak. Ini adalah mata pencaharian tambahan yang sangat penting bagi mereka. Karena itu, penanganan harus menjangkau hingga tingkat akar rumput,” jelasnya.
Abdul Qodir berharap pemerintah provinsi segera bertindak tegas dalam penanganan wabah PMK ini.
“Langkah strategis seperti percepatan vaksinasi dan alokasi anggaran yang jelas harus diambil sekarang. Jangan sampai wabah ini semakin meluas dan berdampak lebih buruk pada ekonomi masyarakat,” pungkasnya.
