Liputanjatim.com – Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim Habib Mahdi, mengusulkan kepada pemerintah segera mencari langkah penanganan sekaligus pencegahan terhadap wabah PMK Sapi. Untuk itu segala upaya yang dilakukan pemerintah harus secara terstruktur dan masif, agar sampai ke peternak di pelosok desa.
Pasalnya, di Jawa Timur terdapat jutaan masyarakat yang ekonominya bergantung pada hasil ternak hewan sapi dan kambing.
“Masyarakat di bawah, masih banyak yang tidak tahu bagaimana caranya mencegah dan menangani hewan ternaknya yang terkena penyakit kuku dan mulut ini,” urai politisi yang akrab disapa Kang Mahdi ini, Selasa (10/5/2022).
Berdasarkan laporan dari masyarakat di desa yang merupakan sentra peternak sapi, mereka mengaku kesulitan untuk melakukan penanganan secara sendiri. Apalagi banyak masyarakat yang menjadikan hewan sapi baik ternak maupun sapi potong sebagai mata pencaharian utama keluarga.
“Saya minta pemerintah membuat SOP (standar operasional prosedur) cara penanganan dan pencegahan penyakit kuku dan mulut sapi, dan secepatnya melakukan sosialisasi ke bawah (desa-desa),” terang politisi daerah pemilihan Probolinggo-Pasuruan ini.
Perlu diketahui, saat ini pemerintah melalui Kementan masih melakukan rapat kordinasi bersama Gubernur Jawa Timur dan 4 Bupati wilayah kasus PMK, yaitu Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, dan Lamongan serta melakukan lockdown zona wabah.
Mahdi berharap, pencegahan di luar 4 daerah tersebut harus tetap perlu dipikirkan. Pasalnya di Jawa Timur ini terdapat banyak sekali sentra-sentra ternak hewan sapi. Bahkan tak sedikit satu wilayah desa, seluruh masyarakatnya beternak sapi.
Misalnya di Kecamatan Krucil Probolinggo dimana populasi sapi mencapai 14 ribu ekor. Kemudian daerah Kecamatan Pujon Malang lalu Kecamatan Grati dan Tutur Pasuruan.
“Kalau sampai kasus Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) ini meluas ke daerah-daerah dengan populasi ternak yang cukup besar, tentu dampak negatif terhadap ekonomi Jawa Timur,” jelas Kang Mahdi.
