Liputanjatim.com – Ketua Fraksi PKB Jawa Timur menaruh harapan besar adanya pembangunan kilang minyak oleh PT. Pertamina Risneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP) di Kabupaten Tuban.
Harapan besar yang ia maksudkan agar kilang minya yang digarap PRPP ini dapat merekrut masyarakat lokal, sehingga masyarakat di sekitar proyek kilang minyak tersebut dapat terangkat dalam hal ekonominya.
“Sehingga masyarakat dapat memanfaatkan peluang itu, dan tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Mas Fu saapan akrabnya saat melakukan reses III Tahun 2021 di gedung pertemuan PCNU Tuban, Selasa (02/11/21).
Anggota dewan dari daerah pilihan (Dapil) Tuban-Bojonegoro mengatakan, tidak hanya untuk kilang minyak di Tuban. Ia juga berharap efek positif bagi masyarakat dapat dilakukan oleh perusahaan investasi lainnya, demi mengangkat kualitas hidup orang banyak. Tentunya dengan memanfaatkan sumber daya lokal, seperti kebutuhan tenaga kerja, akomodasi dan kebutuhan lainnya, tanpa mengambil dari daerah lain.
“Sehingga nantinya warga tidak menjadi penonton, namun ikut terlibat. Di Bojonegoro dengan Blok Cepu dan Gresik dengan JIPPE nya bisa, di Tuban saya yakin juga bisa melibatkan potensi lokal,” ujarnya.
Bendahara DPW PKB Jatim ini mengatakan, untuk meningkatkan kualitas skil kompetensi masyarakat lokal, butuh peran serta pemerintah.
Oleh karenanya, ia meminta Pemerintah Provinsi Jatim agar memberikan fasilitas yang memadai demi terciptanya SDM unggul yang nantinya dapat memberikan kontribusi ke program kilang minyak Tuban ini.
Untuk saat ini, ia menuturkan sudah ada SMK di Tuban yang fokus pada pembelajaran terkait perminyakan. Namun SMK ini masih belum memadai terkait sarana dan prasarananya, seperti ketersediaan ruang kelas dan semacamnya. Oleh karenanya, pihaknya meminta Pemprov Jatim bergerak cepat dam memfasilitasi sekolah tersebut.
“Saat ini, di Tuban sudah ada SMK Perminyakan. Sudah 2 angkatan, kelas 1 dan 2. Sayangnya, menjelang pendaftaran untuk kelas baru tahun mendatang, jumlah lokal belum terpenuhi. Mana mungkin kelas 1, 2, dan 3 dengan jumlah lokal cuman 2 saja? Pemprov Jawa Timur harus bergerak cepat untuk menyiapkan lokal tambahan karena memang sekarang wewenang ada di Provinsi,” ujarnya.
