Liputanjatim.com – Ratusan dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bangkalan, gelar aksi demonstrasi di area kampus Universitas Trunojoyo Madura (UTM) pada Senin (3/2/2025).

Aksi tersebut menuntut pembayaran Tunjungan Kinerja (Tukin) yang belum dibayarkan sejak tahun 2020 oleh pemerintah. Bahkan mereka tidak mengetahui besar tunjangan yang menjadi hak mereka, karena belum pernah menerima.

Dipimpin oleh Dr. Mokhammad Rum, dosen Fakultas Pertanian UTM, beserta dosen lainnya yang mengatasnamakan Aliansi Dosen ASN Kemendikti Saintek Seluruh Indonesia (ADAKSI). Melakukan longmarch sekaligus orasi di halaman kampus, sebagai bentuk protes terhadap penundaan pembayaran Tukin.

“Kami belum pernah menerima Tukin, harusnya mulai tahun 2020. Tetapi sampai saat ini belum menerima. Selama ini kami hanya menerima gaji dan sertifikasi dosen, padahal kami juga memiliki hak terkait Tukin ,” ungkap Dosen Fakultas Pertanian UTM, Dr Mokh Rum.

Prof. Muh. Syarif, M.Si., CAN, CPA, Guru Besar di bidang Manajemen Pemasaran, menyoroti adanya dosen ASN di kementerian lain telah menerima tunjangan kinerja sejak 2012, sementara dosen di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) justru terabaikan.

“Kami merasa terdiskriminasi karena hak kami tidak dipenuhi, padahal kami memberikan kontribusi besar dalam pendidikan dan riset,” ungkap mantan Rektor UTM tersebut.

Aksi demo juga terjadi di Jakarta yamg dihadiri hampir seluruh dosen perguruan tinggi di Indonesia, diantaranya diikuti oleh puluhan dosen Politeknik Negeri Madiun.

Koordinator Perwakilan Massa asal Politeknik Negeri Madiun, Qimyatus Sa’adah, mengatakan total 32 dosen yang terdiri dari dosen PPPK dan ASN hadir dalam aksi damai tersebut.

Dengan membawa banner berisi tuntutan mereka, hingga salah satu kata-kata yang sedang viral seperti ‘Ubur-ubur ikan lele, bayar Tukin dosen le!’. Hal ini dibuat untuk menarik perhatian sehingga bisa ditemui langsung oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek).

“Kami bertekad memperjuangkan hak kami dengan satu suara menuntut kepada pemerintah,” ungkap Qimyatus.

Aksi-aksi yang dilakukan oleh seluruh dosen, di Jakarta maupun daerah direspon oleh Wakil Ketua Komisi X Fraksi PKB DPR RI, Lalu Hadrian Irfani.

Lalu Hardian, mengatakan telah berusaha agar tukin dosen ASN bisa segera diselesaikan. Berbagai pertemuan sudah dilakukan untuk membahas pencairan tukin.

“Kami sudah rapat dengan Mendikti Saintek. Kami sudah meminta agar proses pencairan segera dilakukan,” kata mantan anggota DPRD NTB tersebut.

Legislator asal NTB itu mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah menyetujui hitungan anggaran tukin dosen ASN yang diajukan Kemendikti Saintek. Jadi, proses pencairan tukin masih dilakukan.

“Kami berharap prosesnya tidak terlalu lama, sehingga tukin bisa segera dicairkan,” beber Lalu Hardian.

Dia meminta para dosen bersabar menunggu pencairan Tukin. Sebab, pemerintah membutuhkan waktu dalam menyiapkan anggaran dan regulasi pencairan agar prosesnya sesuai dengan aturan yang berlaku.