Liputanjatim.com – Rapat Koordinasi penanganan Limbah Bahan Berbaya & Beracun (B3) yang digelar Komisi D DPRD Jatim berlangsung kurang sempurna gara-gara Direktur Utama PT Pratama Jatim Lestari tidak hadir. Rapat pun bakal kembali digelar tanggal 16 Oktober 2023 dengan catatan Dirut PT PJL Haries Purwoko wajib hadir.

Hal tersebut dilontarkan Hadi Dediyansah, anggota Komisi D DPRD Jatim saat rapat bersama DLH, PT PJL dan 5 Perusahaan yang memiliki limbah B3 di sekitar wilayah Mojokerto Jawa Timur. Rapat ini berkait dengan kesiapan operasional PT PJL atas kewenangan mengelola Pabrik Limbah B3 di Lahan yang disediakan Pemprov Jatim seluas 50 hektar di Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. “Ini kemana Dirutnya kok tidak hadir? Mumpung Pabrik ini belum diresmikan sebaiknya rapat dijadwal lagi hari Senin besok,” ujar pria yang akrab disapa Cak Dedi ini, Kamis 13/10/2023.

Sebagai pihak yang selama ini membersamai seluruh proses pembangunan Pabrik Limbah B3 di Mojokerto, Komisi D merasa perlu untuk dijaga kebersamaanya. Terutama deng stake holder pemerintah maupun legislasi. MEngingat keberadaan PT PJL juga tidak lepas dari BUMD Jatim PT JGU yang seluruh modalnya berasal dari uang rakyat. “Jangan sampai menyepelekan komisi D. Karena kita ini mitra. Banyak persoalan selama ini Komisi di sepelekan, ternyata hasilnya BUMD di Jawa Timur banyak yang tidak beres,” ingatnya.

DPRD Jatim selama ini kerap dimintai untuk menyetujui penambahan modal BUMD. Tapi kemudian Tidak ada feed back yang sepadan kepada pemerintah provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini, kata Dedi, pihaknya paham nantinya pengeolahan limbah B3 betul-betul dilokalisir sesuai kearifan lokal. “Karena kita bukan tidak percaya lagi, tetapi secara bisnis Pabrik B3 ini terjadi persaingan. Ada PT dari luar Jawa Timur masuk ke Jatim dengan harga Murah,” sebutnya.

Sehingga, Komisi D ingin mengetahui bagaimana cara kerja PT PJL tersebut dari segi bisnis maupun keberpihakannya kepada masyarakat dan utamanya untuk Lingkungan Hidup di Jawa Timur ke depan. “PT PJL kita berharap, secara konklusi jangan merugikan Masyarakat sekitarnya,” jelasnya.

Dari paparan Perwakilan PT PJL yang dijelaskan oleh General Manager Achmad Basuki, secara infrastrukrur tidak ada masalah. Semuanya sudah siap 100%. Hanya saja, yang masih menjadi kendala adalah air bersih. Saat ini kebutuhan air bersih di supplay oleh BUMD PT Air Bersih diambil dari pipa yang berlokasi di Mantup Lamongan dengan jarak 30 km. “Dirut kami sedang mendampingi kunjungan dari Ibu Dirjen KLHK hari ini dan besok,” ucap Basuki.

Sementara itu, Pimpinan Rapat, Asyhari Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim menyetujui, jadwal ulang rapat dengan PT PJL di hari Senin. “Iya kita undang lagi Hari Senin besok, tolong Dirutnya hadir ya,” ucap Asyhari kepada perwailan PT PJL. rko