Liputanjatim.com – Anggota DPRD Jawa Timur Matur Khusairi menganggap apa yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Pemprov Jatim dengan mengkampanyekan Khofifah Indar Parawansa yang kembali maju di Pilgub Jatim dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) sudah melampaui batas kewajaran.
“Ini sudah kebablasan, gak punya etika dan integritas. Siapa pun yang ngomong di forum itu,” kata Mathur saat dikonfirmasi, Selasa (4/6/2024).
Ia melanjutkan, selama ini organisasi perangkat daerah (OPD) mendapat anggaran dari APBD. Sehingga peruntukannya juga harus sesuai tupoksi yang benar. Makanya tidak seharusnya menggunakan anggaran itu demi kepentingan pribadi, apalagi dipakai untuk politik praktis.
“Ini APBD bukan untuk personal dan bacagub,” tegasnya.
“Acara resmi digunakan untuk mensosialisasikan figur Bacagub apalagi incumbent yang dipastikan maju lagi karena sudah menerima rekom dari beberapa parpol,” tambahnya.
Menurutnya, Dinas Koperasi dan UKM mencari muka kepada Khofifah sehingga berani menyalahgunakan anggaran yang ada. Ia menilai sikap tersebut tidaklah terpuji. “Gak bener ini, ngelamak dan menjilat,” tututnya.
Akibat tindakan sewenang-wenang Dinas Koperasi dan UKM tersebut, ia meminta Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono memberikan sanksi tegas kepada dinas terkait. “Pj Gubernur harus memberikan peringatan sekaligus sanksi,” pungkasnya.
