Liputanjatim.com – Pemkab Sidoarjo berhasil merealisasikan pembangunan Fly Over (FO) Aloha yang telah mulai dikerjakan pada November 2022 dan ditargetkan rampung pada April 2024 mendatang.

Proyek tersebut bahkan masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dihandel langsung oleh Kementerian PUPR RI melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali.

Namun di sisi yang lain, kemacetan panjang muncul karena imbas pengerjaan proyek tersebut. Antrean kendaraan mengular saat mendekati area proyek lantaran ruas jalan yang menyempit.

Terlebih pada jam-jam sibuk, kemacetan menjadi semakin parah dan antrean kendaraan memanjang hingga radius beberapa kilometer.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Anang Siswandoko menyampaikan, proses pembangunan yang dilakukan seharusnya telah memperhitungkan dampak dan upaya penanggulangannya.

Menurutnya, masyarakat tidak boleh menjadi korban dari proses pembangunan yang sebenarrnya ditujukan untuk kepentingan rakyat itu sendiri.

“Yang perlu diperhatikan saat proses pembangunan berjalan adalah harus ada pengaturan sehingga tidak merugikan masyarakat sekitar sebagai pengguna lalu lintas,” sampainya.

Ia meminta Pemkab dapat melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan panjang imbas pembangunan FO Aloha tersebut.

Terlebih pada jam-jam tertentu, ia meminta OPD terkait agar dapat menyiagakan petugasnya untuk stand by di titik-titik rawan untuk mengurai kemacetan.

“Kita inginkan Dishub dapat berkoordinasi dengan Polresta untuk melakukan rekayasa lalu lintas agar tidak macet. Terlebih pada jam-jam tertentu yang memiliki tingkat kepadatan kendaraan tinggi,” katanya.

Selain itu, politisi Partai Gerindra ini mendorong Dinas PUBMSDA agar dapat segera menyelesaikan Frontage Road (FR) dari Gedangan ke arah Buduran.

Menurutnya, ruas jalan baru tersebut dapat menjadi opsi utama untuk meminimalisir kemacetan yang ada.

“Dishub juga akan kami minta untuk segera melakukan pemasangan rambu-rambu dan traffic light agar jalan yang diproyeksikan sebagai pengurai kemacetan itu tidak malah menjadi titik kemacetan baru,” imbuhnya.

Hal senada diungkapkan anggota Komisi C DPRD Sidoarjo Hamzah Purwandoyo. Menurutnya, Pemkab dapat segera membuka ruas FR yang telah selesai pengerjaannya untuk mengurai kemacetan tersebut.

Ia menyebut FR ruas Aloha-Puri Surya Jaya misalnya, secara umum telah siap dioperasikan secara maksimal.

Meskipun masih ditemui perilaku masyarakat yang menggunakan FR diluar peruntukkannya, seperti menggunakannya sebagai lahan parkir kendaraan hingga sebagai jalan dua arah.

“Untuk itu, Dinas PUBMSDA perlu melakukan kebijakan strategis agar Frontage Road dapat beroperasi secara maksimal, utamanya dalam membantu mengurai kemcaten imbas pembangunan Fly Over Aloha,” tuturnya

Terlepas dari dampak kemacetan yang ditimbulkan, ia mengapresiasi langkah Bupati Sidoarjo yang berhasil meyakinkan Pemerintah pusat untuk ikut merealisasikan proyek strategis tersebut.

Harapan masyarakat akan hadirnya jalan layang untuk mengurai kemacetan di wilayah Sidoarjo Utara akhirnya dapat segera terwujud.

“Semua pasti mengandung resiko, apalagi untuk sesuatu yang menyangkut kepentingan dan hajat hidup orang banyak,” sampainya.

Ia berharap masyarakat dapat dewasa bersikap bahwa proyek FO Aloha adalah demi kepentingan bersama untuk membawa Sidoarjo ke arah yang lebih baik lagi.

Hal tersebut turut diamini Sekretaris Komisi C DPRD Sidoarjo HM Rojik. Menurutnya, kemacetan panjang imbas pembangunan FO Aloha merupakan bagian dari konsekuensi ikhtiar Pemerintah untuk memajukan Sidoarjo.

“Masyarakat diharapkan dapat memahami bersama bahwa ini merupakan bagian dari konsekuensi kita akan mendapatkan berkah yang lebih besar,” ujarnya.

Kendati demikian, ia memastikan pihaknya bakal terus mengawal proyek tersebut sesuai dengan amanah dan harapan masyarakat.

“Harapan dari masyarakat memang agar Fly Over Aloha ini dapat selesai tepat waktu agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat luas,” imbuhnya.

Untuk itu, Politisi PKB ini mendorong keikut sertaan DPR RI melakukan pengawasan mengingat proyek tersebut merupakan proyek Kementerian dan termasuk ke dalam PSN.

“Sehingga dengan pengawasan bersama diharapkan proyek tersebut dapat segera tuntas dan selesai sesuai target yang direncanakan,” pungkasnya.