Liputanjatim.com – Anggota DPRD Jawa Timur Achmad Amir Aslichin mulai mengkritik kerja pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang tidak segera membuat program recovery korban PHK dampak covid-19. Kritik tersebut disampaikan karena banyak pekerja Jawa Timur yang di PHK. Hingga per-hari ini, mereka yang diPHK atau pun dirumahkan belum memiliki kejelasan untuk bisa Kembali berkerja dan memenuhi kebutuhan keluarganya.
Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur ada 231 perusahaan Jawa Timur yang mem-PHK 6.924 karyawan, 607 perusahaan merumahkan 34.108 karyawan. Tidak hanya itu, juga ada 9.347 orang yang berstatus sebagai pekerja imigran Indonesia di PHK dan di rumahkan. Sehingga total keseluruhan ada 50.379 karyawan menjadi pengangguran. “Jumlah yang begitu besar itu harus segera dicarikan solusi untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Ini berpotensi terjadi tindakan kriminal karena tekanan ekonomi,” ungkapnya, Senin (22/6/2020).
Ketua Garda Bangsa Jawa Timur itu mengungkapkan bahwa Jawa Timur telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan covid-19 sebesar 3,84 T. Anggaran yang sangat besar tersebut tentu tidak hanya untuk Tindakan kuratif, namun juga dipersiapkan untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Baik dalam bentuk bantuan modal untuk pelaku UMKM ataupun untuk program menciptakan lapangan kerja.
Sedangkan pemerintah hingga hari ini masih sibuk dengan bagaimana mencegah penyebaran covid-19 di masyarakat. “Sedangkan masyarakat utamanya perkerja yang di PHK pusing bagaimana bisa Kembali bekerja,” sambungnya.
Di tengah permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat, kehadiran pemerintah kata Amir Aslichin sangat dibutuhkan. Pemerintah tidak lagi hadir dalam bentuk memberikan himbauan terkait protokol Kesehatan yang harus dijalankan, namun lebih pada memberikan solusi program untuk karyawan yang di PHK kembeli bekerja.
“Skema transisi new normal dan pemberlakukannya akan percuma jika pemerintah khususnya Pemprov Jatim tidak segera memberikan solusi untuk recovery pekerja yang di PHK,” jelasnya.
Amir Aslichin kemudian menyinggung soal program kartu pra kerja yang juga bisa diakses oleh korban PHK. Program bantuan sosial tersebut ternyata menyimpan berbagai masalah diantaranya adalah insentif yang tak kunjung cair padahal telah menyelesaikan pelatihan. Keluhan juga terkait perkara teknis, yaitu mengenai sertifikat yang tidak kunjung muncul di dasbor akun peserta.
Tidak hanya itu, banyak masyarakat mengeluh tak bisa mengakses pendaftaran gelombang ke-IV. Pertanyaan seputar itu pun membanjiri kolom komentar akun Instagram prakerja.go.id. Penjelasan bagi yang bertanya pun terbatas: bahwa program sedang dievaluasi. Kini pencairan insentif ditangguhkan dan pembukaan gelombang keempat ditunda.
