Liputanjatim.com – Demo tolak Omnibus Law juga tidak hanya terjadi pada kota-kota besar saja, Kota 1001 Gua pun demo menolak Omnibus Law juga tergaungkan. Usai melakukan aksi depan gedung DPRD, para demonstran yang demo tolak Omnibus Law tersebut bergerak ke Jalan JA Suprapto menuju Kantor Bupati.
Salah satu perwakilan massa demonstran yang berasal dari PMII Pacitan mendesak Bupati Indartato dan DPRD menandatangai petisi.
“Bersama dengan ini PMII Pacitan menyampaikan beberapa petisi yang telah kami rumuskan bersama mahasiswa seluruh Kabupaten Pacitan dan elemen masyarakat,” kata Jubir Aksi Syahri di lokasi, Jumat (9/10/2020).
(Baca Juga: https://www.liputanjatim.com/gubernur-khofifah-sesali-para-pendemo-rusak-fasum-di-grahadi/)
Isi dari petisi tersebut, menurut Syahri, adalah penolakan atas sahkannya UU Cipta Kerja pada 5 Oktober lalu. Selanjutnya, pihaknya meminta pembahasan lebih dalam tentang pasal-pasal yang tak pro rakyat dan hanya mementingkan pengusaha.
“PMII Pacitan mengecam adanya putusan pengesahan UU sepihak tanpa melibatkan elemen masyarakat,” tegas Syahri.
Tidak hanya itu saja, UU baru tersebut juga menjadi awal penyebab kesengsaraan para pekerja. Dan, produk hukum itu juga dapat berpotensi menciptakan eksploitasi pendidikan, liberalisasi tanah masyarakat, dan hal lain yang mengancam kedaulatan RI.
Terakhir, para demonstran menuntut Presiden RI untuk menerbitkan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yaitu Perppu Cipta Kerja.
“Tadi (petisi) juga sudah ditandatangani Bapak Ketua Komisi III DPRD Pacitan,” tandas Syahri seraya menunjukkan lembar kertas berisi butir petisi yang sudah diteken.
Bupati Indartato yang hadir dalam aksi tersebut bersama Kapolres AKBP Didik Hariyanto dan jajaran pemkab terlihat serius menyimak petisi yang dibacakan.
“Pemerintah daerah mendukung sepenuhnya. Artinya mendukung, kita sampaikan kepada pemerintah lebih atas melalui Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur. Terimakasih. Selamat berjuang,” ungkap pak In, sapaan akrabnya, kepada para demonstran usai menandatangani petisi tersebut.
Usai penandatanganan petisi, massa tak langsung bubar. Untuk menutup rangkaian aksi, mereka menggelar teatrikal depan pintu masuk kantor bupati yang terjaga ketat. Mereka pun kembali menjamin bahwa aksi yang mereka gelar bersifat damai dan kondusif.
Sebelumnya, selama dua hari berturut-turut elemen mahasiswa lain juga melakukan aksi penolakan UU Cipta Kerja. Selain berorasi pada area gedung DPRD, mereka juga menggalang tanda tangan pengguna jalan serta beraudiensi dengan wakil rakyat.
