Pamekasan, Liputanjatim.com – Pemerintahan kabupaten pamekasan berkomitmen untuk menjadikan kota dengan julukan gerbang salam itu bersih dari tindak korupsi, khususnya dilingkungan pemkab setempat.
Untuk merealisasikan hal itu, pemkab Pamekasan mulai melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Ini kami lakukan karena kami ingin bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tidak melanggar hukum,” ujar Bupati Pamekasan Baddrut Tamam (9/12/18) malam di Pamekasan.
Bupati yang akrab disapa Ra Baddrut itu menyampaikan, nantinya hal-hal yang berkaitan dengan kemungkinan adanya tindak pidana korupsi, terutama yang berkaitan dengan penggunaan anggaran akan ditangani langsung oleh bagian pencegahan KPK.
“Januari 2019 ini KPK kami undang ke Pamekasan. Kami akan bekerja sama, agar dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan sehingga kami bisa terarah dalam bekerja, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku,” kata Baddrut.
Politisi muda PKB ini lebih lanjut menjelaskan bahwa kerjasama yang dilakukan bersama KPK adalah bentuk komitmennya untuk mewujudkan Pamekasan yang bersih dari tindak pidana korupsi.
“Salah satunya dengan bekerja sama dengan bagianpencegahan KPK ini,” Ujarnya menambahkan.Dia juga menambahkan, guna meningkatkan pelayanan publik danmewujudkan sistem pemerintahan yang transparan, pemkab meminta agar semuaelemen masyarakat ikut serta dalam melakukan pengawasan proaktif atas kinerjaPemkab Pamekasan.
“Saran dan kritik yang membangun dan bertanggung jawab,sangat kami harapkan, dan sistem pemerintah bersih, bebas KKN harus menjadikomitmen semua elemen masyarakat,” katanya.
Sebab, sambung dia, niat baik untuk mewujudkan tata kelolapemerintah yang bersih, taat aturan akan mudah diwujudkan apabila mendapatkandukungan dari semua elemen masyarakat. [aw/red]
