Liputanjatim.com – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah tidak akan memengaruhi program bantuan sosial (bansos).
Ia menegaskan bahwa pemangkasan anggaran hanya akan dilakukan pada kegiatan yang tidak esensial, seperti rapat-rapat yang tidak mendesak dan acara seremonial.
“Perlu kami tegaskan, tidak ada pemotongan anggaran untuk bantuan sosial, tidak ada pemotongan anggaran untuk kebutuhan pegawai, tidak ada pemotongan anggaran untuk pemeliharaan, dalam artian seluruh kebutuhan kerja normal,” ujar Cak Imin, Selasa (11/2/2025).
Efisiensi anggaran ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Inpres tersebut mengatur pemangkasan belanja negara sebesar Rp 306 triliun, termasuk pengurangan belanja kementerian/lembaga dan transfer ke daerah.
Menurut Ketua Umum PKB tersebut, langkah efisiensi ini dilakukan dengan cermat agar tidak mengganggu pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita memperkecil rapat-rapat yang sifatnya prioritas. Jadi rapat-rapat yang sifatnya tidak terlalu penting kita tiadakan. Kegiatan-kegiatan seremonial kita hilangkan. Aktivitas-aktivitas yang bersifat pengulangan tidak lagi kita lakukan,” jelasnya.
Dalam rapat koordinasi dengan beberapa menteri terkait, termasuk Menteri Sosial, Menteri UMKM, dan Menteri Koperasi, disepakati bahwa efisiensi anggaran harus tetap mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat.
“Fokus di program-program yang mendapatkan kemanfaatan untuk sasaran. Tata-tata gitu, tapi masing-masing berbeda-beda konsentrasinya. Intinya rapat ini tadi mempertegas masing-masing kementerian untuk menyukseskan efisiensi,” tambahnya.
Pemerintah berharap kebijakan ini dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara tanpa mengorbankan bantuan sosial dan program-program prioritas lainnya.
