Liputanjatim.com – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, menekankan pentingnya pendekatan baru dalam pemberdayaan masyarakat yang melibatkan pemerintah secara langsung.

Hal ini disampaikan dalam acara “High Level Discussion” bertema 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran, Minggu (26/1/2025) malam.

Cak Imin, sapaan akrabnya, menjelaskan pentingnya dibentuk Menko PM yakni untuk memkasimalkan pemberdayaan masyarakat harus menjadi kebijakan yang efektif dan efisien.

“Kenapa dibentuk Kemenko Pemberdayaan ini? Kan mindset baru. Yang namanya empowering, yang namanya pemberdayaan di dalam mindset pemerintahan dulu itu adalah non-government. Itu sebuah cara pandang yang partisipasi. Nah, ini justru dari government,” ujar Cak Imin.

“Karena apa? Kita tidak ingin serupiah pun dari semua anggaran negara itu tidak efisien, tidak efektif, hanya berdampak pada konsumerisme,” tegasnya.

Lebih jauh, Ketua Umum PKB ini menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya sekadar menggeser perlindungan sosial menjadi kemandirian masyarakat, tetapi juga mencakup transformasi kebijakan.

“Saya berharap pemberdayaan ini bukan sekadar menggeser perlindungan sosial menjadi berdaya atau mandiri, tetapi pemberdayaan berarti kebijakan,” imbuhnya.

Pendekatan ini, menurut Muhaimin, merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan anggaran negara benar-benar memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat, sekaligus menanamkan semangat partisipasi aktif dari semua pihak. Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, lanjutnya, mengedepankan langkah strategis untuk memastikan setiap program berjalan secara optimal demi keberlanjutan pembangunan.