Liputanjatim.com – Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, menegaskan komitmennya untuk membangun Situbondo dengan visi Naik Kelas yang selaras dengan Program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Hal itu disampaikan dalam apel perdana yang digelar di Alun-alun Situbondo, Senin (3/3/2025), bersama seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN di lingkungan Pemkab Situbondo.
“Semua yang dicanangkan dalam visi misi Situbondo Naik Kelas itu pasti akan merujuk pada Program Asta Cita, tidak boleh keluar dari itu,” ujar Bupati Rio, yang juga merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Bupati Rio mengungkapkan bahwa dirinya baru saja mengikuti retret di Magelang bersama seluruh kepala daerah di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, ia memperoleh berbagai ilmu kepemimpinan, termasuk hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh kepala daerah.
“Ini sejarah baru, kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik langsung oleh Presiden. Setelah dilantik, kami langsung mengikuti retret di Magelang selama seminggu, mulai 21-25 Februari 2025,” ucap Bupati.
Menurutnya, retret ini menunjukkan keseriusan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam mewujudkan misi yang tertuang dalam Asta Cita. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk mensinergikan program tersebut dengan visi pembangunan Situbondo.
“Asta Cita ini merupakan program Presiden dan Wakil Presiden yang harus dicapai, dan kita harus menyinkronkan dengan visi Naik Kelas. Untuk mencapai itu, butuh ikhtiar yang luar biasa,” ungkapnya.
Bupati Rio menekankan bahwa ASN harus bekerja secara profesional, terutama kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan camat yang menjadi pemimpin di wilayahnya masing-masing. Ia menargetkan bahwa dengan kerja profesional, Situbondo bisa mencapai status Naik Kelas dalam waktu kurang dari lima tahun.
“Kalau kerja kita profesional, maka tidak sampai lima tahun, Situbondo sudah bisa Naik Kelas,” tegasnya.
Selain itu, Bupati juga mengingatkan kepala OPD dan camat agar tidak terlibat dalam politik praktis, karena hal itu bisa memengaruhi profesionalisme kerja mereka.
“Yang boleh bermain politik hanya saya dan Mbak Ulfi, sebagai pejabat politik. Tapi kalau Anda ini dibayar oleh negara, maka tidak boleh melakukan aktivitas politik, apalagi politik praktis,” tegas Bupati Rio, yang dikenal sebagai kader PKB yang memiliki visi kuat untuk membangun daerahnya.
