Liputanjatim.com – Keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bagi Bupati Pamekasan Badrut Tamam, dalam penyelenggaraan dan pengawasan pengelolaan keuangan negara dinilai penting bagi pemerintah daerah.
Hal itu ia sampaikan pasca menandatangani komitmen bersama pencegahan tindak pidana korupsi di hadapan Tim KPK bersama Gubernur Khofifah Indar Parawansah berserta seluruh kepala daerah se Jawa Timur, di Gedung Grahadi Surabaya, Kamis (28/2).
“Pelibatan KPK dalam hal ini sangat penting karena diantara kasus dugaan korupsi yang terjadi selama ini salah satunya karena faktor kurang mengerti para pengelola keuangan negara,” ujar Bupati yang akrab disapa Ra Badrut itu, Jum’at (1/2/2019).
Dengan adanya kesempakatan komitmen tersebut, sambung Ra Badrut, bisa berdampak terhadap pengelolaan keuangan negara. Khususnya terhadap Kabupaten yang berslogan Bumi Gerbang Salam itu.
“Jika ada pendampingan atau pencegahan dari KPK, maka hasilnya akan lebih baik,” harap Ra Badrut.
Selain itu, dengan adanya komitmen tersebut bisa memotivasi aparatur negara di Pamekasan untuk bekerja lebih maksimal.
“Tidak hanya itu, komitmen ini juga bisa memotivasi para aparatur negara di Pamekasan, bisa bekerja maksimal sesuai dengan petunjuk atau arahan dari tim KPK,” jelas bupati muda dari PKB itu.
Tentunya, dengan adanya langkah konkret dari KPK tersebut pihaknya berharap dapat bekerja dengan tenang tanpa merasa takut melanggar peraturan yang sudah ditetapkan.
“Tentu kita harapkan kedepan kita bisa bekerja dengan tenang dan tidak khawatir melakukan pelanggaran hukum, karena KPK melakukan pendampingan (pencegahan, red) secara langsung,” tegas Ra Badrut.
Untuk diketahui, penandatanganan komitmen bersama pencegahan tindak pidana korupsi tersebut sebagai bentuk komitmen dalam melaksanakan tata kelola keuangan pemerintah yang bersih, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta sebagai wujud tanggung jawab moral kepada bangsa, negara dan agama.
