Liputanjatim.com – Anggota komisi E DPRD Jawa Timur Suwandy Firdaus mengatakan di Jawa Timur perlu ada regulasi yang mengatur semua pihak baik pemerintah dan swasta terkait keberadaan PMI (Pekerja Migran Indonesia) asal Jawa Timur.
“Dengan bekerja sama dengan PJTKI untuk melakukan pengawasan PMI tersebut termasuk dengan melibatkan pihak imigrasi. Dengan pengawasan ketat ini tentunya akan mengurangi jumlah pekerja ilegal asal Jawa Timur untuk bekerja di luar negeri, “jelas pria asal Mojokerto ini, Selasa (4/2/2025).
Menurutnya, pihaknya berharap dengan pelibatan semuanya tentunya akan mengurangi jumlah pengangguran.” Disisi lain sekarang ini pengangguran di Jawa Timur meningkat.Tentunya dengan mengurangi tersebut mau tidak mau harus diberangkatkan para PMI tersebut keluar negeri, “jelasnya.
Khusus ke negara Malaysia, kata dia, berkaca adanya penembakan terhadap PMI ilegal, pihaknya berharap agar perlu pengawasan ketat PMI asal Jawa Timur yang akan dikirim ke negara tersebut.” Kami kecam peristiwa penembakan tersebut. Masak menghadapi PMI ilegal ditembaki layaknya teroris, “tuturnya.
Soal keberadaan perda PMI yang ada di Jawa Timur, sambung Suwandy sekarang ini sedang dilakukan sosialisasi mengingat perda tersebut sudah diundangkan dan pergubnya sudah keluar.” Semua harus melakukan apapun agar keberadaan PMI asal Jawa Timur terlindungi, “tandasnya.
Insiden penembakan terhadap lima PMI non-prosedural oleh APMM terjadi pada Jumat (24/1) pukul 03.00 dini hari waktu Malaysia. Insiden penembakan tersebut mengakibatkan seorang pekerja migran meninggal dunia, satu lainnya dalam kondisi kritis, dan tiga orang dirawat di beberapa rumah sakit di Selangor, Malaysia.
Para pekerja migran ini diduga sedang berusaha untuk keluar dari Malaysia dengan cara ilegal.Sementara timah panas terpaksa dilepaskan karena menurut laporan dari APMM, telah terjadi penyerangan yang dilakukan oleh para WNI.
Namun sebaliknya, dalam keterangan yang diungkap di laman resmi Kementerian Luar Negeri, para WNI ini membantah telah melakukan perlawanan dengan senjata tajam kepada aparat APMM.Dalam rilis dari Kementerian, korban akan diberi perlindungan hukum agar hak-hak yang dimiliki terpenuhi.
Selain itu pemerintah Indonesia juga akan membiayai perawatan rumah sakit sampai sembuh. Dari segi hukum, Kemlu mendorong otoritas Malaysia untuk melakukan investigasi menyeluruh.
