Liputanjatim.com – Kemendes PDTT sedang menyiapkan 35 Kabupaten/Kota di tahun 2021 menjadi pilot project penuntasan Kemiskinan Ekstrem yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, dimana pada tahun 2024 nol persen Kemiskinan Ekstrem di Indonesia.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar saat memberi keterangan pers mengenai penanganan Kemiskinan Ekstrem dan perkembangan terkini yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) secara virtual, Rabu (6/10/2021).

Warga miskin itu menurut Halim Islandar, ada dua yakni pertama Warga miskin ekstrem yang memiliki hampir seluruh kompleksitas multidimensi kemiskinan dan yang kedua warga miskin ekstrim yang masih dimungkinkan dapat melakukan aktualisasi diri untuk bertahan hidup.

Dalam penanganan warga miskin ekstrim ini, Halim Iskandar mengatakan, pihaknya telah membuat empat strategi yakni memupus kemiskinan ekstrim menjadi nol persen yang dilakukan dengan pendekatan mikro berbasis desa. Lalu, subyek penanganan warga berbasis Satu Nama Satu Alamat dengan melakukan tindakan berbasis sensus yang menyasar kepada seluruh warga atau keluarga miskin ekstrem.

Selanjutnya, Strategi penanganan penuntasan kemiskinan ekstrem berbasis satuan fase kegiatan dalam satuan wilayah desa. Kemudian, pelaksanaan dan tindak lanjut penanganan diusulkan melalui Posyandu Kesejahteraan yang dikembangkan di kantong lokasi permukiman warga miskin ekstrem.

Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini mengatakan, penanganan kemiskinan ekstrem di desa tidak boleh memperdebatkan adanya perbedaan data karena dapat ditangani dengan melakukan konsolidasi langsung ke desa yang menjadi lokus penanganan kemiskinan ekstrem.

Menurutnya, perbedaan data dapat ditangani dengan melakukan konsolidasi langsung ke desa yang menjadi lokus penanganan kemiskinan ekstrem.

Selanjutnya, Strategi penanganan penuntasan kemiskinan ekstrem berbasis satuan fase kegiatan dalam satuan wilayah desa. Kemudian, pelaksanaan dan tindak lanjut penanganan diusulkan melalui Posyandu Kesejahteraan yang dikembangkan di kantong lokasi permukiman warga miskin ekstrim.

Gus Halim, sapaan akrabnya, lali mengambil contoh penanganan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Bojonegoro. Jumlah warga desanya ada 1.035.416 jiwa, dengan warga miskin ekstrem 96.837 Jiwa dengan pembagian kategori 1 sebanyak 14.059 jiwa dan kategori 2 82.778 jiwa.

“Kemudian, untuk keluarga miskin ekstrem, ada 36.158 keluarga dan berdomisili di 418 desa dari 419 desa. Artinya, bahwa hanya ada satu desa di kabupaten Bojonegoro yang tidak ada warga miskin ekstrem,” tambahnya.

Untuk kategori satu, lanjut Gus Halim, terdapat di 415 desa, sedangkan kategori dua, terdapat di 417 desa. Artinya, 28 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro terdapat warga miskin ekstrem.

“Jadi kalau rekap tingkat Kabupaten Bojonegoro berdasarkan hitungan Kemendes PDTT berbasis SDGs Desa Rp404.708.500.000,” kata Gus Halim.

Update Pemutakhiran Data Berbasis SDGs Desa hingga 6 Oktober 2021, sebanyak 44.520 desa atau setara 59 persen yang telah menuntaskan proses pendataan berbasis SDGs Desa. Rukun tetangga yang telah terdata sebanyak 485.280 RT dengan 30.901.327 keluarga sebanyak 92.172.656 jiwa atau 76 dari total warga desa.

“Data dikumpulkan oleh 1.575.944 relawan pendataan desa dengan penggunaan dana desa untuk pemutakhiran data SDGs Desa Rp1.572.553.390.689 atau setara Rp23 juta per desa,” kata Gus Halim.

Gus Halim menegaskan, sesuai Permendesa Nomor 21 Tahun 2020 menyebutkan jika Desa merupakan pemilik data dasar SDGs Desa dan kepala Desa wajib memutakhirkan data berbasis SDGs Desa itu.

Untuk diketahui, hingga 6 Oktober 2021, dana Desa yang dicairkan sebesar Rp 51.434.615.356.838 atau setara 71,44 persen dari total anggaran Rp72 Triliun. Dana Desa telah dicairkan ke 74.890 desa atau sebesar 99,91 persen.

Dana Desa yang cair itu, untuk Desa Aman Covid-19 telah disalurkan Rp4.120.771.938.521, untuk BLT Dana Desa Rp15.427.595.100.000, untuk Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Rp4.246.995.407.578 dan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan desa di luar skema PKTD Rp27.639.252.910.739.