Liputanjatim.com – Pemerintah menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% seperti yang tertera di dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC).
Namun, hal tersebut dipandang belum sesuai dengan pemahaman transisi energi yang berkeadilan. Pemerintah dianggap masih melakukan eksploitasi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi.
Direktur Eksekutif Yayasan PIKUL Indonesia Torry Kuswardono mengatakan, transisi energi seharusnya menerapkan prinsip berkeadilan dan menjamin terjadinya integrasi ekosistem, lingkungan dan integritas sosial.
Selain itu, juga harus mempertimbangkan siklus menyeluruh dari sektor energi untuk melihat kemampuan adaptasi suatu daerah dari berbagai faktor serta bagaimana dampaknya.
“Mitigasi energi yang tidak mempertimbangkan kemampuan adaptasi lingkungan, kedepannya justru akan memunculkan masalah baru,“ sampainya, Senin (03/04/2023).
Hal senada juga diungkapkan Direktur Program Trend Asia mengatakan Ahmad Ashov Birry. Menurutnya, prinsip keadilan adalah hal yang paling fundamental pada transisi energi.
Ia menyampaikan, Indonesia mempunyai target 23% untuk bauran Energi Terbarukan pada tahun 2025. Namun saat ini pencapaiannya hanya menyentuh sekitar 11-12%.
Hal ini disebabkan karena masih banyak kebijakan pemerintah yang tidak menerapkan prinsip keadilan, termasuk masih berpihak pada industri fosil.
Lebih dari itu, ia menyatakan bahwa Pemerintah sendiri belum merumuskan konsep dan kerangka transisi energi berkeadilan seperti apa yang dikehendaki.
“Jika terus seperti itu, dikhawatirkan transisi energi tidak menyasar pada masalah utamanya. Tapi justru menghasilkan solusi-solusi palsu seperti co-firing batu bara atau gasifikasi batu bara,” jelasnya.
Oleh karena itu, Pemerintah diminta untuk melakukan transisi energi dengan tetap memperhitungkan dampak-dampak yang akan muncul dari proses transisi tersebut baik dari sisi ekonomi, sosial, dan juga lingkungan.
Termasuk melakukan optimalisasi terhadap sekretariat JETP (Just Energy Transition Partnership) yang harus menjadi jalan bagi terakomodasinya aspirasi publik akan berkeadilan, dalam rencana komprehensif transisi energi.
Sehingga transisi energi yang dilakukan dapat terhindar dari solusi-solusi palsu dan kerugian besar yang mengikutinya.
