Liputanjatim.com – Maraknya fenomena perang sarung di Kota Surabaya selama bulan Ramadan menjadi perhatian serius DPRD Kota Surabaya. Untuk mengatasi permasalahan ini, DPRD mendorong kerja sama antara pemerintah kota, aparat keamanan, serta organisasi kepemudaan dan keagamaan.

Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Surabaya, Tubagus Lukman Amin, menilai bahwa perang sarung bukan sekadar kenakalan remaja biasa, tetapi sudah menjadi fenomena tahunan yang memerlukan penanganan khusus. Ia menekankan pentingnya pendekatan persuasif dan keterlibatan masyarakat dalam mencegah aksi tersebut.

“Operasi Satpol PP yang dilakukan selama Ramadan tentu membutuhkan banyak personel, sementara fenomena ini tersebar di berbagai penjuru kota. Karena itu, kolaborasi dengan pihak lain sangat diperlukan,” kata Mas Bagus sapaan akrabnya.

Ia mencontohkan peran aktif Banser yang turut membantu meredam perang sarung di kawasan Rungkut. Menurutnya, kejadian tersebut menjadi bukti bahwa organisasi masyarakat bisa berkontribusi besar dalam menjaga ketertiban di lingkungan masing-masing.

“Nah, kemarin alhamdulillah ada bantuan dari Banser dalam menangani perang sarung di Rungkut. Ini bisa menjadi pola kerja sama antara Satpol PP, aparat keamanan, dan organisasi masyarakat seperti Banser untuk bersama-sama mengatasi fenomena ini,” paparnya.

Sebagai anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Mas Bagus menegaskan bahwa keterlibatan organisasi masyarakat dapat lebih efektif dalam menjangkau wilayah-wilayah yang rawan terjadi perang sarung, terutama di daerah pinggiran kota.

“Saya berharap ada kerja sama yang lebih erat antara Satpol PP, kepolisian, Polsek, dan organisasi kepemudaan di tiap wilayah agar perang sarung ini bisa dicegah lebih dini,” tambahnya.

Selain itu, ia juga mengajak seluruh warga Surabaya untuk turut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama Ramadan.

“Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang kondusif agar ibadah di bulan Ramadan bisa berlangsung dengan khusyuk,” tutupnya.