Liputanjatim.com – Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Aghata Retnosari melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Perusahaan Daerah (PD) Rumah Potong Hewan (RPH), di Pegirian Kota Surabaya, Selasa (10/5/2022) malam.

Sidak ini sebagai tindak lanjut pengecekan terhadap stok dan kondisi kesehatan hewan yang akan dipotong. Mengingat saat ini terjadi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang ternak.

Agatha mengaku khawatir akan terjadi kelangkaan pasokah ternak yang dapat dipotong di RPH Surabaya dan berakibat kelangkaan daging. Pasalnya, wabah PMK sudah menyebar ke empat daerah samping Surabaya, seperti Gresik, Sidoarjo, Lamongan dan Mojokerto.

“Karena itu saya datang ke sini ingin mengetahui bagaimana terkait penanganan, bagaimana wabah PMK tidak menular atau masuk ke RPH ini,” kata dia saat ditemui di sela tinjauan.

Menurutnya, apabila kelangkaan daging sapi itu terjadi, bagi para ibu rumah tangga mungkin masih bisa mencari alternatif lain. Namun, bagi pengusaha UMKM yang memang bahan dasar produknya daging sapi atau kambing, tentu akan mengalami kesulitan. “Nah, sejauh ingin dari pengamatan saya, RPH sudah melakukan beberapa tindakan pencegahan,” ujarnya.

Meski begitu, politisi PDI Perjuangan ini  menegaskan, bahwa penyebaran wabah PMK di empat kabupaten Jatim tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pasalnya, berdasarkan penjelasan dari dokter hewan, persentase virus PMK ini dapat menyebabkan 50 persen kematian pada pedet atau anak sapi. Apabila kemudian anak sapi pasokannya berkurang, otomatis akan berpengaruh pada keberadaan sapi potongnya.

“Kemudian yang dikhawatirkan adalah terjadi kelangkaan daging sapi. Apalagi sebentar lagi menghadapi Hari Raya Idul Adha. Kalau kemudian itu terjadi, maka sapi akan mahal dan pasokannya juga akan menyulitkan masyarakat,” jelas Aghata.

Oleh sebab itu, Komisi B DPRD Jatim mendorong Dinas Peternakan Provinsi Jatim agar segera memberikan petunjuk teknis kepada seluruh RPH di Jawa Timur. Termasuk pula kepada Dinas Peternakan yang ada di kota/kabupaten. “Karena ini virus, sehingga harus segera ditangani dengan maksimal,” imbuhnya.

Sebagai antisipasi apabila kelangkaan daging itu nantinya benar-benar terjadi, pihaknya pun berharap, agar sapi yang kondisinya sehat dan berada di luar provinsi bisa didatangkan ke Jatim. Artinya, sapi tersebut bukan import, melainkan dari luar Provinsi Jatim yang sudah dipastikan aman dari virus PMK.

“Paling tidak sapi dari provinsi lain yang masih bebas PMK mestinya bisa mengisi kekurangan stok sapi. Karena dikhawatirkan saat Idul Adha, harga sapi menjadi lebih mahal dan masyarakat Jatim menjadi lebih susah,” papar dia.

Nah, sebagai langkah penanganan virus PMK yang sudah merebak di empat kabupaten, Komisi B DPRD Jawa Timur dalam waktu dekat juga bakal memanggil Kepala Dinas Peternakan Jatim. “Komisi B akan memanggil Kepala Dinas Peternakan dan juga meminta keterangan Pusat Veteriner Farma (PUSVETMA) Jatim terkait upaya pencegahan dengan melakukan vaksinasi sapi-sapi di Jatim,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, bahwa virus PMK telah ditemukan di empat kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Ini berdasarkan, konfirmasi hasil lab Pusat Veteriner Farma (PUSVETMA) pada tanggal 5 Mei 2022. Berdasarkan laporan PUSVETMA, penyakit menular ini telah menyerang sekitar 1.247 ekor ternak sapi di Kabupaten Gresik, Lamongan, Sidoarjo, dan Mojokerto.