Liputanjatim.com – Perseteruan antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bak bola salju yang terus bergulir, semakin terbuka dan bahkan meluas.

Saling lempar pernyataan dari elite kedua belah pihak pun menghiasi pemberitaan nasional, bahkan setiap haru muncul di beranda pemberitaan Google.

Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslachah merunut fakta sejarah hubungan NU dan PKB. Ia mengakui PKB dan NU layaknya dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya memiliki hubungan ideologis, historis, aspiratif dan kultural.

“Karena memang lahirnya PKB dibidani NU dan aqidah PKB adalah Islam ahlussunnah wal jamaah,” kata Anik, Selasa (13/8/2024).

Wakil Ketua DPRD Jatim ini menjelaskan untuk segi keorganisasian, baik PKB dan NU memiliki AD/ART masing-masing, yang berbeda dari segi pengaplikasiannya. PKB sendiri sebagai partai politik yang berdiri sendiri dan tidak berada di bawah PBNU.

“Kalau hubungan organisatoris sebenarnya bisa dilihat di ADRT masing ada gak bunyi bahwa PKB adalah banom nya NU. Kita punya AD/ART masing-masing,” ujarnya.

Ia merasakan bahwa sejak PBNU dipimpin oleh Gus Yahya Cholil Staquf ada upaya membredeli PKB. Dilirik dari sebelum pemilu 2024 saja, nyata bahwa Gus Yahya menggembosi suara PKB, bahkan menyebutnya tidak ada hubungan NU dengan PKB.

“Adapun hubungan politis, semua masyarakat tahu tentang pernyataan Gus Yahya yang justru menjauhkan PKB. Justru seakan Gus Yahya memberi ruang pada parpol lain sejak beberapa hari Gus Yahya terpilih,” tuturnya.

“Pada saat pilpres dan pileg, baik Gus Yahya maupun Gus Ipul membuat pernyataan bahwa gak ada hubungan khusus NU-PKB, semua partai sama. Kalau sudah demikian, Dimana hubungan politisnya?” tanyanya heran.

Ia menegaskan PKB sampai kapanpun tetap memberikan atensi atas aspirasi NU, meski ada penggembosan dari oknum PBNU. Posisi kiai pun di mata PKB tetap menjadi acuan berbagai putusan politik kepemerintahan.

“PKB tetap menempatkan NU sebagai tempat khidmat , dan kiai sebagai inspirasi dan penunjuk jalan, bukan PBNU. Kenapa bukan PBNU? Karena PBNU periode ini tidak mengakui hubungan NU-PKB, lebih lagi ketika pilpres dan pileg,” kata dia.

“Ya sudah PKB mengamini saja untuk menonaktifkan hubungan seperti yang diminta. Tapi dengan NU dam warga NU hubungan itu tidak pernah terputus , karena sejatinya mandatory PKB lahir adalah saluran aspirasi warga NU,” lanjutnya.

Menurut politisi asal Sidoarjo ini, hubungan PKB dan PBNU seiring waktu akan kembali membaik, apalagi jika PBNU dipimpin oleh orang-orang yang tau akan jobdisnya dan ikhlas mengabdi pada jam’iyah.

“Kalau PBNU diisi oleh kader-kader NU yang benar-benar memahami posisi dan peran NU, termasuk peran NU dalam politik dan di dalamnya dapat memposisikan PKB secara tepat, historis, kultural dan aspiratif, artinya tidak memposisikan PKB sesuai kepentingan pragmatisme perorangan PBNU, dengan sendirinya PKB akan mengaktifkan hubungan kembali dengan PBNU,” pungkasnya.