Agar Tepat Sasaran, Achmad Amir Aslichin Kawal BLT Dana Desa di Sidoarjo

Anggota DPRD Fraksi PKB Jatim Achmad Amir Aslichin (baju merah muda) saat meninjau dan mengawal BLT DD di Desa Wilayut, Kecamatan Sukodono, Sabtu (16/5/2020)

Liputanjatim.com – Anggota DPRD Fraksi PKB Achmad Amir Aslichin mengawal langsung proses penyaluran bantuan jaring pengaman sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Hal itu dilakukannya untuk memastikan agar BLT Dana Desa tersebut tepat sasaran kepada penerima yang membutuhkan bantuan karena terdampak Covid-19 secara ekonomi.

“Saya pastikan agar Dana Desa ini tepat sasaran. Sebab, masih banyak penerima bantuan yang sebetulnya layak namun luput dari jangkauan pemerintah,” ungkap Mas Iin usai mengawal BLT di Desa Wilayut, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo, Sabtu (16/5/2020).

Untuk itu, Ketua DKW Garda Bangsa Jatim ini berharap agar penyaluran dana desa sebesar Rp 600.000 selama tiga bulan tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk mempertahankan ketahanan gizi keluarga.

“Selama pandemi ini, saya berharap keluarga yang mendapat bantuan Dana Desa tersebut dapat mempertahankan ketahanan gizi sehingga dapat menghadapi wabah dengan baik,” harapnya.

Selain itu, Mas Iin meminta pemerintah Provinsi atau Daerah agar memfokuskan skema penyaluran dan penerimaan penjaring sosial lainnya tersebut melalui tahap Musyawarah Kelurahan (Muskel) maupun Musyawarah Desa (Musdes) sebagai pihak pengelola bansos.

“Dengan adanya skema tersebut, diharapkan bisa mengoptimalkan penerimaan bansos kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan,” tambahnya.

Karena, bila penjaring sosial tersebut dikelola melalui Pemprov maupun pemkab, sudah banyak ditemui untuk dimanfaatkan untuk kepentingan politis para pejabatnya. Seperti pemasangan foto atau klaim jasa perjuangannya. Hal ini lah yang dianggap oleh Founder Sidoarjo Bisa tersebut sangat ironis dan memprihatinkan.

Sebelumnya, Mas Iin meminta Pemprov maupun Pemkab dan Pemkot untuk merevisi anggaran penanganan Covid-19. Diantaranya pengadaan barang diharapkan langsung dilakukan ke pemdes/pemkel baik itu bantuan dari APBD Provinsi maupun Pemkot/Pemkab ke APBDes untuk desa.

“Hal itu supaya pelaksana penyedia barangnya adalah warga desa/kelurahan setempat, sehingga ekonomi desa bisa berputar dan berkahnya dirasakan oleh warga sendiri,” kata Mas Iin, Jumat (15/5).

Hal itu, lanjut Mas Iin, agar bisa mengcover kebutuhan warga selama pandemi ini. Sehingga berdampak terhadap roda perekonomian masyarakat.

“Harapan saya anggaran Covid-19 dari pemerintah di semua tingkatan bisa menggerakan roda perekonomian di tingkatan paling bawah yaitu di desa/kelurahan,” pungkas Mas Iin.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here