Liputanjatim.com – Rapat anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang digelar pada Rabu (23/2) malam, memberikan putusan tentang rencana program kerja prioritas yang berbasis kebutuhan masyarakat. Rapat tersebut diadakan di Kantor DPC PKB Gresik dan dihadiri oleh seluruh anggota Fraksi PKB.

Sebelumnya anggota fraksi telah berbekal pokok pembahasan masalah, yang didapat dari berbagai daerah dan lini sektor yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah.

M. Abdul Qodir, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik, yang juga merupakan anggota fraksi PKB menyampaikan, bahwa rapat fraksi tersebut merupakan tradisi partai dan memiliki fungsi untuk membahas kebutuhan rakyat yang nantinya akan dimasukan dalam sebuah rencana program kerja.

“Rapat fraksi merupakan tradisi yang terus akan dikembangkan dan dilestarikan. Fungsinya untuk memastikan bahwa seluruh rencana program kerja yang akan dilaksanakan nanti itu benar mengandung kebutuhan masyarakat. Maka dari itu rapat fraksi PKB seperti ini akan terus dikembangkan,” ujar Abdul Qodir, Kamis (24/2/2022).

Baca Juga: Gelar Rapat Fraksi, PKB Gresik Berhasil Rumuskan Program Kerja Berbasis Kesejahteraan Rakyat

Satu dari banyak progam yang muncul, menurut Ketua DPC PKB Gresik ini, salah satunya adalah tentang konsep penyelesaian banjir Kali Lamong.

Selama ini dari pemerintah kabupaten belum ada konsep pasti tentang penanggulangan banjir. Padahal setiap tahun masyarakat sekitar selalu dirugikan dengan adanya banjir tersebut. Sehingga konsep penyelesaian banjir Kali Lamong ini dimasukan dalam skala progam prioritas kerja fraksi PKB.

“Konsep penyelesaian banjir Kali Lamong ini nantinya akan kita bawa melalui fraksi PKB lewat pintu Komisi di DPRD, kita tawarkan kepada pemerintah. Bahwa kita telah menyediakan konsep yang terkoneksi antara pemerintah daerah (Pemda) dengan pemerintah desa (Pemdes),” tambah Abdul Qodir.

Pihaknya meyakini, jika pemerintah desa dituntut untuk mencari solusi sendiri, maka bakal kesulitan dan banjir tidak akan usai. Oleh sebab itu fraksi PKB hadir dan bersedia mengusung progam tersebut ke dalam prioritas kerja fraksi lewat pintu Komisi di DPRD Gresik.

“Karena ini tidak mungkin an sich, dari pemkab membuat perencanaan progam tanpa harus dipadukan dengan pikiran yang ada di bawah (pemdes),” pungkasnya.