Politik

Pilwali Surabaya 2020, Pengamat Tanggapi Tudingan Hasto

Penulis

September 1, 2020

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto sebut Pilwali Surabaya ditunggangi politik hitam

Liputanjatim.com – Berkenaan dengan pernyataan Sekjen DPP PDIP Hasto Kriyanto tentang Pilwali Surabaya 2020 yang menyebut ada gejala tidak sehat menggunakan politik uang, politik kekuasaan dan kekuatan hitam mendapat tanggapan pengamat politik Pangi Syarwi.

Menurutnya, semua parpol memiliki kecenderungan yang sama. Yakni tentang masalah pendanaan ketika berkontestasi pada ajang pemilu, termasuk Pilwali Surabaya 2020.

“Hampir semua partai mengalami persoalan klasik yang sama (pendanaan). Saya pikir semua partai lagunya sama, butuh bandar/sponsor dari cukong untuk maju memenangkan pilkada. Karena pembiayaan Pilkada itu tinggi,” kata Pangi, Selasa (1/9/2020).

pengamat politik Pangi Syarwi di Pilwali Surabaya 2020 — pengamat politik Pangi Syarwi

Fakta ini, menurut Pangi, berdasarkan pada realitas politik Indonesia yang memaksa calon kepala daerah harus wajib mengeluarkan uang. Seorang calon tidak cukup hanya bermodalkan janji-janji politik dan gagasannya semata.

“Untuk rakyat memilih, butuh uang dan sembako. Kalau kita hanya jual gagasan dan ide, bilang calon kepala daerah sinting, bahkan tertawakan menjadi bahan ejekan dan lelucon politik. Itulah keadaan sekarang dan realitas politik,” paparnya.

Baca Juga: https://www.liputanjatim.com/tri-rismaharini/

Pendanaan politik oleh para cukong ini, lanjut Pangi, bisa terhenti dari perpolitikan Indonesia. Dengan cara negara memberikan dana untuk politisi dan melarang pembiayaan dari para cukong.

“Bisa diputus mata rantai soal bantuan cukong dan donatur politik dibatasi untuk pembiayaan pilkada. Harus ada bantuan dari pemerintah atau negara sehingga memutus mata rantai cukong yang membiayai kepala daerah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyebut ada gejala-gejala yang tidak sehat menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Surabaya pada 9 Desember 2020.

“Ada gejala menggunakan politik uang, ada gejala menggunakan politik kekuasaan, ada gejala menggunakan adanya kekuatan-kekuatan yang hitam,” kata Hasto dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (28/8/2020).

Untuk itu, pihaknya tidak mau gegabah dalam mengumumkan nama calon wali kota dan wakil wali kota pada Pilkada Kota Surabaya.

“Kami menjaga Surabaya dengan sebaik-baiknya sehingga sebelum amplop (rekomendasi calon) tersebut dibuka, kami diminta untuk turun ke Jatim sekaligus bertemu dengan ketua DPC yang akan mengadakan pilkada serentak,” pungkasnya.