Liputanjatim.com – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) jadi salah satu Kementerian/Lembaga (K/L) yang menerima nilai terbaik dalam pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK).

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, penilaian tersebut dilakukan kepada semua K/L. Hasilnya, Kemendes PDTT meraih predikat terbaik ketiga dalam Stranas PK dengan mendapatkan nilai sebanyak 77,79%.

Sementara untuk peraih nilai terbaik adalah BPJS Kesehatan dengan total nilai sebanyak 83,74%. Untuk peraih nilai terbaik kedua diberikan kepada BIG dengan 83,95%. Sementara itu posisi keempat ada  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) dengan 73,44%. Sementara Kemko Polhukam dengan 70,85%.

Tidak hanya itu, Program keuangan desa juga meraih nilai tertinggi dari enam Rencana Aksi Stranas PK. Utilitasi nomor induk kependudukan mencapai 68,07%, e-catalogue dan marketplace untuk pengadaan barang/jasa mencapai 61,79 persen.

“Kemudian, keuangan desa 83,33%, penerapan manajemen antisuap mencapai 66,75%, online single submission dengan pemanfaatan peta digital dalam pelayanan perizinan berusaha mencapai 47,15%, dan reformasi birokrasi sebesar 65,06%,” kata Firli pada kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi yang tayang pada akun Youtube KPK, Rabu (26/7/20).

Dalam kesempatan lain, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengapresiasi penghargaan tersebut.

“Kami bersyukur atas penghargaan ini. Mari bersama-sama meningkatkan transparansi penggunaan dana desa, sehingga warga semakin mudah berpartisipasi dalam implementasi dan pengawasannya,” kata Gus Menteri.

Gus Menteri menambahkan, penghargaan tersebut bisa menjadi motivasi tersendiri bagi jajarannya untuk lebih maksimal dalam bekerja selaras dengan apa yang menjadi visi-misi Presiden Joko Widodo untuk mensejahterkan masyarakat, khususnya masyarakat desa.

Baca juga: https://www.liputanjatim.com/manfaat-blt-dana-desa-jutaan-pekka-tak-tercover-jps-mulai-terdata/

“Nantinya, kami tidak hanya meningkatkan transparansi, tapi akan merumuskan konsep supaya dana desa itu lebih tepat sasaran dan menyentuh langsung masalah pada desa,” kata Gus Menteri.

Selama ini K/L dan pemerintahan daerah (pemda) menjalankan Aksi PK selama periode 2019-2020 (delapan triwulan) yang harus ada laporan setiap triwulan. Nilai K/L dan pemda merupakan akumulasi dari setiap triwulan dengan maksimal 100% pada Kuartal ke 8.

Nilai tersebut terdiri atas poin kepatuhan, yaitu nilai yang terdapat dari seluruh target pelaporan sesuai dengan periode laporannya. realisasi mencakup nilai kepatuhan bertambah dengan nilai target yang tidak terpenuhi. [aw]

FB: https://www.facebook.com/liputanjatimcom

• Dianggap Unik, 36 Negara Akan Belajar Proses Pilkada di Jatim
• Lebih Sehat dan Berani, Nuvo Family Ajak Anak Berani Bermain Tanpa Gawai
• Menguatkan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Gus Halim Ajak Masyarakat Nganjuk Peduli Pada Nilai-Nilai Kebangsaan
• Gus Halim Tegaskan Dukungan Penuh untuk Pasangan Luman dan Calon Bupati Nganjuk dalam Pilgub Jatim
• Persebaya Bangkit dan Kalahkan Persija 2-1 di Gelora Bung Tomo