Liputanjatim.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) memiliki beberapa keuntungan. Diantaranya adalah menyerap tenaga pekerja di daerah sekitar.

“Untuk ekonomi produktif misalnya menanami lahan kosong desa dengan tanaman pangan, keuntungan disitu, pertama melibatkan warga miskin, penganggur, kelompok marjinal untuk ikut mengelola lahan, dan dapat upah,” kata Gus Menteri sapaan akrabnya Mendes PDTT dalam video konferensi pers, di Jakarta, Selasa (4/8/20).

Gus Menteri menjelaskan, dengan anggaran Dana Desa yang masih tersisa sebanyak RP 36,4 triliun itu bisa dimanfaatkan untuk menyerap tenaga kerja sebanyak 5,2 juta tenaga pekerja. Hal itu dihitung dari penggunaan Dana Desa yang dialokasikan PKTD.

“Nah kalau Agustus dan September dana desa full digunakan untuk Padat Karya Tunai Desa akan mempekerjakan 5.202.279, berarti 200 persen lebih Jumlah tenaga kerja yang ter-cover,” jelas Gus Menteri.

Gus menteri melanjutkan, dalam PKTD ini memprioritaskan kepada keterlibatan warga miskin, penganggur dan kaum marjinal. Dimana 50 persen dari total Dana Desa 36 triliun diberikan sebagai upah. Makan sebanyak 18 triliun digunakan untuk upah kepada tenaga kerja PKTD.

“Berarti dari 36 triliun itu nanti biaya upahnya sekitar 18 triliun itu akan meng-cover 5.202.279 orang tenaga kerja,” ujarnya.

Gus Mneteri juga menyebutkan, PKTD pada bulan Agustus dan September diasumsikan berjalan selama 35 hari kerja. Dengan asumsi kerja 5 hari seminggu, serta waktu kerja 7 jam tiap harinya.

“Kalau sehari mendapat Rp 100 ribu, maka bisa dilihat misalnya 5 hari dalam seminggu mereka yang terlibat dalam PKTD mendapatkan Rp 500 ribu, kemudian asumsi 2 bulan adalah 35 hari (kerja), mereka akan mendapatkan Rp 3,5 juta selama dua bulan,” kata Abdul Halim.

“Nah ini akan berdampak sistemik pada pertumbuhan ekonomi di desa karena daya belinya meningkat,” tutur dia. [aw]