Liputanjatim.com – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anik Masalachah merupakan politisi yang sangat dekat dan terkenal sebagai pejuang aspirasi perempuan di parlemen Jawa Timur. Bahkan untuk reses pertamanya sebagai anggota DPRD Jawa Timur di periode 2019-2024, Anik mengundang secara khusus tokoh-tokoh perempuang dari unsur fatayat NU, Muslimat NU dan juga Perempuang Bangsa untuk sharing dan serap aspirasi di Gedung DPC PKB Sidoarjo, Senin (25/11/2019).
Wakil Ketua DPW PKB Jawa Timur itu tampak mencermati keluh kesah dari ibu-ibu yang datang dari berbagai kecamatan Sidoarjo. Keluh kesah yang tersampaikan adalah seputar pemberdayaan perempuan dalam peningkatan ekonomi, kenaikan iuran BPJS, kesejahteraan guru hingga masalah titik kemacetan di sejumlah titik di Sidoarjo.
Menanggapi keluh kesah tersebut, Anik secara pribadi menyampaikan siap untuk mengawal dan pengusulan program pemberdayaan perempuan termasuk dalam hal pelatihan keterampilan dan hingga pemasaran produk yang dihasilkan. “Karena kita tahu, Sidoarjo merupakan satu-satunya daerah dengan ribuan UMKM. Tentu saya berusaha untuk ada program intervensi dari pemprov baik dalam bentuk permodalan dan juga pelatihan bagi pelaku usaha kecil,” ungkap politisi asal Sidoarjo itu.
Terkait dengan kenaikan iuran BPJS, Anik menyampaikan kepada warga untuk tidak perlu khawatir, karana berdasakan keputusan rapat di DPR RI bersama dengan Kementerian Kesehatan telah memutuskan BPJS kesehatan kelas tiga tidak naik. Hal itu bisa terimplementasikan karena bersinggungan langsung dengan masyarakat miskin. Terlebih lagi, Gubernur Jawa Timur usai rapat bersama DPRD memutuskan untuk memasukkan masyarakat tidak mampu membayar iuran BPJS kesehatan sebagai peserta penerima bantuan iuran negara (PBIN) atau penerima bantuan iuran daerah (PBID) dan program pembiayaan masyarakat.
Sedangkan yang menjadi cacatan Anik adalah bukan pada soal kenaikkan iuran BPJS, namun justru pada perbaikan manajemen pengelolaan BPJS. “Yang menjadi pemicu dari defisit BPJS yang tinggi adalah karena bobroknya manajemen BPJS, itu yang harus diperhatikan,” katanya.
Selain itu, ia juga menanggapi soal kesejahteraan guru di setiap lini tingkatan pendidikan. Ia sangat berharap dan berusaha mengintervensi pemerintah agar tidak ada perbedaan tingkat pemenuhan kesejahteraan guru negeri dan swasta. “Kemarin dari APBD yang ada, kita sudah berimbang antara negeri dan swasta dalam hal anggarannya. Namun tinggal nunggu komitmen implementasinya saja, jangan sampai penyerapan di swasta tidak signifikan, karena guru sama-sama kontributor pada peningkatan pembangunan bangsa,” sambungnya.
