Liputanjatim.com – Serikat Sopir Indonesia (SSI) mencoba mendatangi Kantor Fraksi PKB Jawa Timur untuk mencari solusi atas persoalan yang dihadapinya, yaitu banyaknya kendaraan yang dipakai sebagai angkutan penumpang tidak berijin/liar. Jumlahnya cukup banyak sehingga tidak terkendali tersebut berdampak pada penurunan jumlah penumpang angkutan umum yang resmi.
Angkutan liar tersebut seperti bajai, bentor, tayo dan sepur kelinci yang beroperasi itu mengangkut penumpang umum dan pelajar. Hal itu kemudian oleh SSI dianggap sangat merugikan para sopir angkutan umum yang mengantongi ijin resmi dari pemerintah.
Ketua DPD SSI Jawa Timur Ihsan Hadi mengatakan bahwa semenjak beroperasinya angkutan liar dan juga termasuk taxi online, ojek online diberbagai daerah di Jawa Timur seperti surabaya, Sidoarjo, Malang, Mojokerto, Magetan, Tuban, lamongan, jombang, kediri juga Jember telah mematikan mata pencarian para supir angkutan. Dengan jumlah penumpang yang sedikit tentu berpengaruh pada jumlah pendapatan yang diterima supir.
“Pendapatan kami berkurang, belum lagi dipotong setoran rata-rata Rp 70 ribu untuk pemilik armada, belum uang bensin. Bahkan bisa aja kami rugi. Dan kami harus menafkahi keluarga,” ungkap Ihsan di ruang Fraksi PKB DPRD Jawa Timur, Selasa (17/9/2019).
Beroperasinya angkutan umum liar dan tidak terkendalinya angkutan online tersebut kata Ihsan, tidak hanya merugikan para sopir, namun juga melanggar peraturan yang ada, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Meski demikian, belum ada tindakan tegas dari pemerintah.
Selain masalah angkutan liar dan angkutan online tersebut, Ihsan juga meminta PKB menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperhatikan kesejahteraan para sopir angkutan umum. Ia menginginkan adanya skema baru menjadikan angkutan umum sebagai angkutan pelajar di beberapa daerah yang dibiayai pemerintah ataupun sebagai angkutan wisata. Sehingga para sopir tidak lagi khawatir lagi adanya penurunan penumpang.
“Membuat program angkutan pelajar gratis yang menggunakan angkutan umum yang ada, revitalisasi angkutan umum, angkutan umum bisa di gunakan wisata dan adanya subsidi untuk angkutan umum yg beroperasi,” imbuhnya.
Menanggapai hal itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim Anik Maslachah berjanji akan membawa permasalahan tersebut di rapat dewan. Sehingga dapat menemukan solusi yang terbaik untuk para sopir. Namun pada prinsipnya, ketua Perempuan Bangsa Jawa Timur itu ingin memaksimalnya fungsi transportasi umum yang sudah ada, sehingga pemerintah tidak perlu lagi melakukan pengadaan transportasi untuk angkutan sekolah.
“Kita maksimalkan transportasi umum yang ada untuk angkutan anak-anak sekolah gratis, ini bisa dilakukan menggunakan APBD, dana pendidikan lainnya atau CSR dengan skema yang lebih baik,” katanya. Dengan demikian, kesejahteraan para sopir bisa terpenuhi dan anak-anak sekolah bisa lebih aman dibandingkan harus membawa sepeda motor sendiri ke sekolah dengan resiko kecelakaan yang lebih tinggi.[ct]
