Liputanjatim.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dr Lia Istifhama mendukung langkah cepat Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam mengimplementasikan Program Sekolah Rakyat (SR) dan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Ning Lia, sapaan akrabnya, menegaskan pentingnya Program Sekolah Rakyat sebagai salah satu inisiatif untuk menyediakan pendidikan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

“Program Sekolah Rakyat sebagai inovasi di era Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi karena ini digagas sebagai bentuk kesetaraan pendidikan bagi siswa yang berada pada situasi sosial ekonomi kemiskinan ekstrem. Sedangkan, penurunan kemiskinan memang salah satu poin trisula pembangunan, selain pertumbuhan tinggi berkelanjutan dan penguatan SDM berkualitas,” jelas Ning Lia di sela-sela rapat koordinasi bersama Kementerian Sosial (Kemensos) dan Komite III DPD RI.

Dia menyebut program yang berjalan dengan Ketua Tim Formatur Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 2009-2014, Prof. Mohammad Nuh, tersebut sebagai penguat modal sosial.

“Dengan konsep Sekolah Rakyat yang berbentuk boarding school, maka diharapkan menguatkan ikatan modal sosial atau social bonding para siswa yang memiliki situasi sosial ekonomi sama. Mereka akan saling menguatkan solidaritas sesama dan saling menguatkan di tengah keterbatasan ekonomi. Hal ini investasi persahabatan yang erat bagi siswa,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ning Lia juga menyoroti aspek sosial dari program ini yang dapat membentuk kedekatan antarsiswa.

“Kalau dalam Islam, ikatan sosial yang kuat disebut dengan istilah ashabiyyah. Nah, ini akan sangat mungkin terwujud kuat di antara siswa. Dan ikatan sosial itulah yang menyelamatkan anak-anak dari segala potensi perundungan, baik sebagai obyek maupun subyek,” imbuhnya.

Meski memberikan dukungan penuh terhadap konsep Sekolah Rakyat, Ning Lia tetap memberikan catatan penting terkait sistem pendidikan ini, terutama dalam pengelolaan ijazah kelulusan. Salah satu kekhawatirannya adalah potensi diskriminasi yang dapat terjadi di dalam maupun di luar sekolah.

“Memang sangat positif, sistem Sekolah Rakyat yang disebut bukan sebagai lembaga pendidikan vokasional, melainkan memiliki tujuan utama menjaga keberlangsungan pendidikan hingga perguruan tinggi, namun tetap ada catatan. Dalam hal ini, semoga sistem kelulusan atau pengakuan ijazah dari Sekolah Rakyat tersebut tidak menimbulkan diskriminasi, terutama dalam hal penerimaan di perguruan tinggi atau dunia kerja,” jelasnya.

Ning Lia berharap, lulusan Sekolah Rakyat tetap mendapatkan pengakuan yang setara dengan siswa dari sekolah umum lainnya. “Penekanan atau point of view adalah jangan sampai siswa dianggap tidak memiliki skill yang sama dengan sekolah lain pada umumnya. Jangan sampai ini dianggap siswa yang bersekolah karena tidak kemampuan ekonomi, melainkan mereka siswa pilihan yang bersekolah karena hak dan potensi penting untuk bangsa ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa Program Sekolah Rakyat akan dimulai dengan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Namun, seiring berjalannya waktu, Presiden Prabowo menargetkan perluasan cakupan pendidikan ini hingga ke jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“Program ini diharapkan dapat memberikan solusi jangka panjang bagi pendidikan di Indonesia, terutama bagi mereka yang selama ini terpinggirkan,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan tiga lokasi untuk prototipe Sekolah Rakyat, salah satunya di Surabaya, di kawasan yang biasa digunakan untuk pelatihan oleh BPSDM.

“Ada daerah yang sudah memiliki gedung, sementara yang lain hanya memiliki lahan. Kami sedang menunggu perkembangan lebih lanjut mengenai kurikulum, karena ini akan menjadi boarding school yang membutuhkan pengasuhan dan pembagian fasilitas yang jelas antara siswa laki-laki dan perempuan,” jelas Khofifah.