Liputanjatim.com – Serah terima jabatan (Sertijab) dari Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono ke Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jatim definitif menjadi awal sejarah baru Jatim untuk lima tahun kedepan.

Khofifah dan wakilnya, Emil Elestianto Dardak melakukan sertijab dari Pj gubernur pada rapat paripurna DPRD Jatim, seusai mengikuti agenda retret di Magelang, Sabtu (1/3/2025).

Di acara yang sama Khofifah menyampaikan visi-misi untuk Jatim di kepemimpinan ke duanya ini, tak terkecuali memaparkan target program 100 hari pertama masa kerjanya. Hal ini tentu mendatangkan banyak harapan yang keseluruhannya bermuara pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Jatim.

Harapan yang sama ternyata juga dikatakan anggota Komisi C DPRD Jatim Multazamudz Dzikri. Ia mengatakan, Khofifah harus segera tancap gas melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Gubernur Jatim.

“Restreat sudah selesai, penyampaian visi misi dan serah terima jawaban sudah beres. Saya berharap Gubernur sudah mulai ambil start bekerja menuntaskan program yang belum selesai, jangan terlena dengan euforia kemenangan,” kata Multazam saat dikonfirmasi, Senin (3/3/2025).

Janji program 100 hari pertama masa kerjanya akan menjadi sample bukti keseriusan Khofifah-Emil dalam memimpin Jatim, apalagi kini dihadapi tantangan kebijakan efisiensi anggaran.”100 hari kerja harus bisa menunjukkan keseriusan kerja, saya harap efisiensi anggaran tidak menjadi halangan dalam menjalankan program kerja,” ujarnya.

Politisi PKB ini mengaku pihaknya sangat terbuka berkomunikasi dan bekerjasama jika itu menyangkut kepentingan Jatim, terutama dalam hal peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), salah satunya dengan mendisiplinkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD agar dapat menyumbang deviden yang lebih tinggi.

“Legislatif terbuka untuk bekerjasama dalam membangun Jawa Timur, terutama dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Gubernur bisa menekan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar bisa memberikan deviden lebih kepada pemerintah provinsi,” kata dia.

Multazam mengatakan, peningkatkan kinerja BUMD tentu berakibat pada kenaikan deviden. Oleh karenanya demi mencapai target itu, maka Pemprov Jatim bisa memulainya degan melakukan peremajaan, minimal di jajajaran direksi. Ia mengungkapkan, jajaran direksi di mayoritas BUMD Jatim diisi oleh orang-orang lama dan itu-itu saja. Sehingga peremajaan jajaran direksi dinilaianya sudah berada pada waktu yang tepat.

“BUMD sudah waktunya melakukan peremajaan jajaran direksi. Kita ketahui bahwa mayoritas jajaran direksi BUMD diisi oleh orang-orang lama, bahkan sejak jaman Gubernur sebelumnya sudah mengisi jajaran direksi,” papar Multazam.

Ia meyakini, salah satu faktor BUMD Jatim tidak sehat karena jajaran direksinya diisi oleh orang lama dan kurang profesional mengelola BUMD. Ia mencatat, beberapa BUMD setiap tahun mengalami penurunan setoran devidennya, bahkan ada yang merugi. Fakta ini dianggapnya memilukan, untuk sekelah BUMD Jatim.

“Performa BUMD dengan mayoritas orang-orang lama terbukti tidak sehat, bahkan cenderung merugi,” ungkapnya.

Ia berharapa, di periode ke dua Khofifah-Emil dapat memperbaiki kinerja BUMD yang dimiliki Pemprov Jatim. Orang-orang yang mengelola BUMD ia tekankan harus dari kalangan profesional dan tidak ada lagi muncul isu hanya untuk tim sukses.

“Kedepan BUMD harus lebih enerjik diperiode kedua Gubernur, jajaran direksi harus diisi profesional, bukan lagi tempat penampungan tim sukses,” pungkas Multazam.