Liputanjatim.com – Anggota DPRD Jawa Timur dari Daerah Pilihan (Dapil) IX Magetan, Ponorogo, Pacitan, Ngawi dan Trenggalek Ibnu Alfandy Yusuf mengaku mendapat keluhan dari konsituennya terkait infrastruktur jalan yang rusak.

Saat menggelar agenda serap aspirasi I di tahun 2025, Ibnu Alfandy menemukan banyak permasalahan yang dialami masyarakat. Infrastruktur jalan menjadi permasalahan yang kerap didengarnya.

“Persoalan infrastruktur menjadi keluhan yang sering dilaporkan ke saya. Sebenarnya banyak yang menjadi keluhan, namun persoalan perbaikan infrasruktur jalan ini yang paling menjadi perhatian,” kata Ibnu saat dikonfirmasi, Jumat (28/2/2025).

Politisi muda PKB ini meminta, pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, memberikan perhatian terhadap perbaikan infrastruktur jalan. Apalagi mengingat akan memasuki bulan puasa dan akan ada musim mudik, tentu volume lalu lalang kendaraan akan naik.

“Infrastruktur jalan terutama yang ada di desa-desa memang harus segera diperbaiki agar kendaraan masyarakat lancar,” kata dia.

Selain infrastruktur jalan, persoalan ketersediaan pupuk juga menjadi permasalahan yang diterimanya. Ia mengatakan, pupuk menjadi penentu hasil produksi panen petani. Namun ketersediaan pupuk hingga kini masih menjadi keluhan masyarakat di berbagai daerah.

“Petani masih terperangkap dalam masalah kelangkaan pupuk. Jika tidak segera ditanggulangi, kesejahteraan petani tidak akan tercapai,” ujarnya.

Pihaknya mendesak agar pemerintah segera mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh sektor pertanian, khususnya terkait dengan pupuk.

“Pupuk masih dianggap sangat menentukan jumlah hasil produktivitas lahan pertanian terutama ketika dihadapkan pada lahan pertanian yang mengalami degradasi dan kekurangan zat hara,” ujar Ibnu Alfandy.

Sebenarnya, masih kata Ibnu Alfandy, masih banyak permasalahan yang diterimanya dan patut menjadi perhatian pehatian pemerintah, seperti kesejahteraan pendidik Madrasah Diniyah (Madin), pelaku UMKM yang butuh bantuan permodalan dan akses pendidikan serta layanan kesehatan.

“Permasalahan ini harus dituntaskan karena menyentuh langsung kepada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.