Liputanjatim.com – Wacana usulan pengembalian tarif berbayar pada Jembatan Suramadu yang disampaikan oleh anggota DPRD Jawa Timur Dapil Madura dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Nurul Huda, mendapat penolakan keras dari Ikatan Keluarga Madura (IKAMA). Salah satu alasan yang diutarakan dalam usulan tersebut adalah meningkatnya angka kriminalitas dalam beberapa waktu terakhir.
Ketua Umum DPP IKAMA, Muhammad Rawi, dengan tegas menolak wacana tersebut. Dalam keterangannya pada Kamis (27/2/2025), Rawi menyatakan bahwa mengembalikan Jembatan Suramadu menjadi berbayar bukan solusi yang tepat untuk menanggulangi kriminalitas.
“Saya dengan tegas menolak wacana pengembalian Jembatan Suramadu berbayar. Ini bukan solusi yang tepat. Saya merasa prihatin karena wacana ini justru muncul dari seorang anggota DPRD yang seharusnya melindungi rakyatnya serta memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Rawi.
Menurutnya, alasan peningkatan angka kriminalitas dan kebutuhan biaya perawatan jembatan tidak bisa dijadikan dasar yang kuat untuk menerapkan tarif kembali. Ia menegaskan bahwa keamanan di sekitar jembatan tidak akan terjamin meskipun kembali diberlakukan tarif berbayar.
“Jika yang menjadi alasan adalah meningkatnya angka kriminalitas dan untuk perawatan, itu bukan alasan yang tepat. Tidak ada jaminan keamanan meskipun jembatan kembali berbayar,” tegasnya.
Rawi menekankan bahwa pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus bersinergi untuk menjaga keamanan di sekitar Jembatan Suramadu, baik di Surabaya maupun di Madura. Menurutnya, langkah konkret dalam pengamanan lebih diperlukan dibandingkan sekadar mengubah kebijakan tarif.
“Harapan saya, mari kita bersama-sama menjaga keamanan Jembatan Suramadu. Jembatan ini harus tetap digratiskan tanpa ada pertimbangan lain,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa sejak Suramadu dioperasikan, Ikama telah menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kebijakan penggratisan biaya melintas di jembatan penghubung antara Bangkalan dan Surabaya. Perjuangan ini, menurutnya, membuahkan hasil ketika pada tahun 2019, Ikama bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo untuk mengusulkan penghapusan tarif, yang akhirnya dikabulkan dan dinikmati oleh masyarakat hingga saat ini.
“Kita harus bekerja sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar Jembatan Suramadu, tetapi tanpa membebani masyarakat dengan tarif,” ujarnya.
Sebagai seorang pengusaha asal Madura, Rawi menekankan pentingnya kontribusi masyarakat Madura dalam berbagai sektor pembangunan nasional. Ia berharap masyarakat Madura terus berperan aktif dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendorong pembangunan yang lebih maju dan inklusif.
“Madura memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Masyarakat Madura harus terus aktif dan memberikan kontribusi positif dalam berbagai sektor,” tutupnya.
