Liputanjatim.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Nur Faizin mendapat keluhan bahwa Pemerintah Pemprov Jatim dinilai mengesampingkan masyarakat kepulauan.
Dalam agenda serap aspirasi, beberapa warga Pulau Giliyang Sumenep yang berprofesi nelayan menyampaikan bahwa infrastruktur seperti dermaga dibangun tanpa mempertimbangkan kebutuhan nelayan lokal.
Kepala Desa Bancamara Alwi menyampaikan konstruksi pembangunan dermaga dinilau tidak sesuai dengan perahu dan kapal penyeberangan yang ada, sehingga sejak dibangun oleh Pemprov Jatim sampai saat ini belum bisa digunakan secara maksimal.
“Jadi dermaga yang ada di sisi daratan Dungkek ini hanya menjadi tempat mancing saja, karena perahu nelayan dan kapal penyebrangan tidak bisa bersandar.” Kepala Desa Bancamara, Alwi, Senin (24/02/2025).
Menanggapi keluhan persoalan pengoperasian dermaga ini, Nur Faizin akan menindaklanjutinya ke dinas terkait di lingkungan Pemprov Jatim. Pihaknya akan berusaha mencikan jalan keluar agar dermaga yang menelan anggaran milyarah rupiah tersebut tidak sia-sia.
“Kami akan sampaikan dan berusaha agar demaga yang ada tidak mubadzir,” ujarnya.
Tidak hanya keluhan soal dermaga yang diterima anggota Komisi C DPRD Jatim ini. Masyarakat Bloto juga mempertanyakan kepedulian pemerintah akan nasib Madrasah Diniyah (Madin).
Salah satunya, guru Madin Hefni mengatakan, di kepemimpinan Gubernur Sokarwo, guru Madin merasa terayomi dengab keberpihakan pemerintah.
“Sekitar 2015 Pemprov Jawa timur sangat peduli dengan keberadaan Madrasah Diniyah, namun saat ini sangat sangat minim sekali Pak Dewan,” ujarnya.
Nur Faizin berjanji akan membawa aspirasi ini ke dalam rapat fraksi dan mendorongnya agar dibahas di komisi terkait, yaitu komisi Pendidikan.
Ia mengaku, pihaknya memang sering mendengar keluhan persoalan Madin, dan terjadi di banyak daerah di Jatim. Ia pun akan menyampaikan aspirasi mereka agar ditindaklanjuti oleh Pemprov Jatim.
“Memang terkait keberadaan Madin ini saya juga banyak mendapatkan keluhan, tentunya akan saya bawa dalam rapat fraksi agar bisa dibahas di komisi terkait, karena saya kebetulan ada di Komisi C yang tidak membidangi bagian Pendidikan, namun pasti akan tetap saya perjuangkan melalui teman teman fraksi PKB di Komisi E,” pungkasnya.
