Liputanjatim.com – Anggota DPRD Jawa Timur dari daerah pilihan (Dapil) Pasuruan-Probolinggo, Multazamudz Dzikri mendorong pemerintah memberikan perlindungan kepada para petani dengan membeli hasil produksi pertanian.

Dorongan ini dikatakan Multazam usai mendapat keluhan susahnya menjual hasil pertanian dengan harga yang pantas saat menggelar serap aspirasi di Desa Bermi, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, pada Selasa (25/2/2025).

Politisi muda PKB ini menuturkan para petani sering terjarat harga murah dari hasil produksi pertaniannya. Hal ini karena mereka menjual hasil tani ke tengkulak, sebab biaya pertanian seringkali dimodali mereka.

“Ini masalah klasik yang selalu saya temui di akar rumput. Banyak petani terpaksa mengambil modal dari tengkulak, sehingga saat panen mereka harus menjual hasilnya ke tengkulak dengan harga yang ditentukan sepihak,” kata dia.

Anggota Komisi C DPRD Jatim ini menegaskan, pemerintah harus memiliki pusat pendistribusi hasil produksi petani di Jatim. Ia pun menyinggung keberadaan Puspa Agro, salah satu BUMD Jatim yang bergerak di bidang agrobisnis.

Ia menekankan Paspa Agro harus kembali aktif beroperasi untuk mendorong peningkatan perdagangan produk pertanian.

“Kita harus memiliki pusat distribusi yang memastikan hasil panen petani dapat terserap dengan harga yang layak. Puspa Agro harus aktif beroperasi demi mendukung harga jual produk pertanian. Selama ini kan adanya seperti tidak ada,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyinggung masalah kelangkaan dan harga pupuk yang masih menjadi kendala bagi petani. Azam menyatakan bahwa Fraksi PKB saat ini tengah berjuang keras melawan mafia pupuk. Pihaknya pun meminta dukungan para petani agar perjuangan PKB dalam memberantas mafia pupuk ini dapat sukses.

“Saat ini, PKB sedang bertarung melawan mafia pupuk. Kebetulan, Ketua Panja Pupuk di Kabupaten Probolinggo dari Fraksi PKB, yaitu Sahabat Muchlis, sedang gencar turun ke lapangan, melakukan sidak ke kios dan distributor, agar petani bisa mendapatkan pupuk dengan harga wajar. Saya di provinsi juga sangat mendukung dan akan terus mengawal isu ini. Apalagi sekarang, Ketua DPC PKB Kabupaten Probolinggo juga menjadi Wakil Bupati, tentu akan lebih mudah untuk melakukan perubahan,” tegasnya.