Liputanjatim.com – Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur Abdul Halim menegaskan pihaknya menolak rencana menolak proyek strategis nasional (PSN) yang berada di laut Kenjeran Surabaya.

Abdul Halim menuturkan, penolakan terhadap PSN ini setelah pihaknya menerima audiensi dari Forum Masyarakat Maritim Madani di ruang Badan Musyawarah (Banmus), Rabu 19 Februari 2025.

“Setelah banyak hal yang disampaikan (Forum Masyarakat Maritim Madani) proses PSN ini minta ditinjau ulang dan dicabut,” kata Abdul Halim saat dikonfirmasi.

Politisi Gerindra ini mengatakan, Forum Masyarakat Maritim Madani melaporkan daerah yang direncakan akan digarap PSN untuk proyek Surabaya Waterfront Land (SWL) merupakan kawasan hutan mangruf dan penangkapan ikan yang menjadi gantungan bagi para banyak nelayan. Oleh sebab itu proyek reklamasi SWL di laut Kenjeran dianggapnya dapat mengancam kawasan pencaharian para nelayan.

“Yang disampaikan (audiensi) bahwa ini kawasan pesisir laut, kawasan mangruf, kawasan pencari ikan, sehingga tidak benar jika itu digunakan reklamasi Surabaya Waterfront Land,” ujarnya.

Abdul Halim mengatakan, penolakan terhadap PSN SWL tersebut tidak lain juga karena Ketua DPRD Jatim Musyafak Ro’uf terlebih dahulu menyetujui tuntutan dari pada aksi demonstrasi ratusan mahasiswa di depan Gedung DPRD Jatim, Senin 16 Februari 2025 lalu, yang salah satu poinnya yakni menolak Proyek Strategis Nasional SWL.

“Tuntutan dari teman-teman mahasiswa itu diantaranya adalah penolakan dari Proyek Strategis Nasional SWL ini. Nah oleh karenanya jikalau sudah institusi, Ketua DPRD itu bertanda tangan, maka kami melakukan hal yang sama,” kata dia.

Proyek Strategis Nasional SWL ini lanjut Abdul Halim, memang merupakan domain pemerintah pusat. Namun fakta yang didapatnya, penentuan Proyek Strategis Nasional SWL tidak melalui komunikasi dengan dinas terkait di Jatim, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) atau ESDM.

“Kalau mereka disalahkan juga tidak bisa. Karena prosesnya tidak melalui mereka,” kata dia.

Pihaknya akan mengawal tuntutan dari pada Forum Masyarakat Maritim Madani yang menginginkan pembatalan Proyek Strategis Nasional SWL tersebut. Ia menilai meski Proyek Strategis Nasional SWL merupakan domain pemerintah pusat, kemungkinan dibatalkan masih ada.

“Ya mungkin juga (dibatalkan).
Karena juga kawan-kawan dari forum ini menyampaikan dari beberapa Investigasi yang mereka lakukan mereka memiliki keyakinan bersumber dari referensi yang mereka dapatkan bahwa penentuan PSN ini juga banyak terjadi manipulasi,” pungkasnya.