Liputanjatim.com – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Eka Widodo, menyampaikan bahwa Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 turut menyasar Komisi Pemilihan Umum (KPU), dengan pemotongan anggaran sebesar 27,53 persen, yang semula Rp 3,062 triliun menjadi Rp 2,219 triliun. Pemangkasan anggaran ini menjadikan KPU sebagai lembaga yang mengalami pengurangan anggaran terendah dibandingkan lembaga lainnya.

Eka Widodo, yang akrab disapa Edo, membandingkan dengan pemotongan anggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mengalami pengurangan 39,5 persen dari DIPA sebesar Rp 2,4 triliun menjadi Rp 1,4 triliun. Sementara itu, anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dipangkas sebesar 65,12 persen, dari pagu awal Rp 86,2 miliar menjadi Rp 34 miliar. Namun, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI yang diadakan pada 12 Februari 2025, disepakati tambahan anggaran untuk DKPP sebesar Rp 55,2 miliar.

Edo berharap agar KPU lebih sensitif dalam menggunakan anggaran yang telah dipangkas tersebut. Ia menekankan pentingnya evaluasi atas berbagai tudingan yang selama ini menimpa KPU terkait gaya hidup mewah dan fasilitas berlebih yang dimiliki oleh para anggota KPU. “Selain harus efisien, saya berharap KPU lebih sensitif dalam penggunaan anggaran, dan melakukan evaluasi terkait tudingan gaya hidup mewah,” ujar Edo.

Edo merujuk berbagai isu yang berkembang, termasuk tudingan terkait sewa jet pribadi, penggunaan mobil mewah seperti Mitsubishi Pajero, Hyundai Palisade, dan Toyota Alphard untuk masing-masing anggota, serta fasilitas apartemen mewah yang dinikmati oleh anggota KPU. “Saya berharap KPU sensitif terhadap Inpres efisiensi APBN untuk kepentingan rakyat. Jangan menciptakan kegaduhan dengan tudingan gaya hidup mewah,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pasca Pemilu 2024, hingga 2029, tidak ada kegiatan penyelenggaraan pemilu nasional. Hanya akan ada Pilkada Ulang di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta kemungkinan Pemungutan Suara Ulang (PSU) setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (PHPU) di beberapa wilayah.

Edo berharap KPU dapat membuktikan komitmennya dalam mendukung Program Asta Cita Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya mensejahterakan rakyat. “Saya berharap KPU dapat memberikan contoh dengan mendukung program-program yang mengutamakan kepentingan rakyat,” pungkasnya.

Sebelumnya, DPR RI telah menyelesaikan pembahasan efisiensi anggaran dengan kementerian dan lembaga mitranya. Komisi I-XIII DPR memberikan persetujuan terkait besaran pemangkasan anggaran yang dihasilkan dalam rapat rekonstruksi efisiensi belanja yang diadakan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara pada 11 Februari 2025. Rapat tersebut mengacu pada surat pimpinan DPR Nomor B/2157/PW.11.01/2/2025 yang menandakan kewajiban masing-masing komisi DPR untuk mengesahkan anggaran hasil rekonstruksi tersebut.