KPK Geledah Rumah Hasto Kristiyanto, PDIP Sebut Pengalihan Isu Terkait Jokowi

Liputanjatim.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan rumah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, terkait kasus dugaan suap dan hambatan penyidikan.

Penggeledahan ini memicu reaksi keras dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang menilai langkah tersebut sebagai bagian dari pengalihan isu besar yang sedang berkembang.

pengalihan isu yang dimaksud adalah OCCRP merilis laporan yang menempatkan Presiden Jokowi sebagai salah satu kandidat terkorup dunia pada tahun 2024.

Juru Bicara PDIP, Mohamad Guntur Romli, menyebut bahwa penggeledahan yang dilakukan KPK hanya sebagai drama belaka, mengingat Hasto sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

“Kami melihat ini lebih sebagai pengalihan isu, terutama terkait dengan pengumuman dari OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) yang menempatkan Presiden Joko Widodo sebagai finalis terkorup dunia tahun 2024,” ujar Guntur, Selasa (7/1/2025).

Guntur menambahkan, adanya pengalihan isu ini semakin jelas karena bersamaan dengan itu, sejumlah aktivis dan LSM mendatangi KPK untuk mendesak agar kasus dugaan korupsi dan pencucian uang yang melibatkan Presiden Jokowi segera ditindaklanjuti.

“Kami mendapatkan informasi bahwa Jokowi sangat terganggu dan marah atas pengumuman OCCRP tersebut. Untuk itu, segala cara dilakukan untuk menutupi berita ini, termasuk pengerahan buzzer dan intimidasi,” jelas Guntur.

Dia juga mengungkapkan adanya upaya intimidasi terhadap portal berita yang berupaya memberitakan masalah tersebut.

“Ada portal berita yang diintimidasi agar menghapus berita tersebut. Selain itu, ada pengerahan buzzer di media sosial untuk mendiskreditkan OCCRP serta pihak-pihak yang mendukung agar pengumuman tersebut dilanjutkan oleh penegak hukum untuk segera memeriksa dugaan korupsi dan pencucian uang yang melibatkan Jokowi dan keluarganya,” ungkap Guntur.

Laporan tersebut mendapat reaksi keras dari pemerintah dan pendukungnya, yang menilai itu adalah bentuk serangan politik terhadap kepemimpinan Jokowi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here