Liputanjatim.com – Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) terus berkomitmen untuk memperkuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia Timur. Inisiatif ini bertujuan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, tetapi juga untuk berkontribusi dalam penyediaan bahan pangan berkualitas bagi masyarakat.

M. Fachri, Project Manager TEKAD sekaligus Direktur Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, menjelaskan bahwa program ini memiliki target yang jelas. Hal ini sejalan dengan program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo, yang diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan nasional.

“Program TEKAD ini juga bisa mendukung visi misi Bapak Presiden Prabowo, terutama dalam mendukung program makan bergizi gratis,” ungkapnya dalam acara pembukaan Workshop Nasional Evaluasi Akhir Program TEKAD di Makassar pada 17 Desember 2024.

Fachri menekankan bahwa dengan adanya program makan siang bergizi, ekonomi di desa akan semakin menggeliat. Hal ini menunjukkan keyakinan bahwa dukungan terhadap BUMDes akan membawa dampak positif bagi perekonomian lokal.

“Saya Haqqul Yakiin, dengan program Bapak Presiden Prabowo melalui makan siang bergizi, ekonomi di desa akan semakin menggeliat,” ujarnya.

Dalam workshop tersebut, Fachri juga mengusulkan agar program International Fund for Agricultural Development (IFAD) diarahkan untuk mendukung penyediaan makan siang bergizi. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan produksi pangan lokal yang berkualitas.

“Jadi kalau di desa belum ada tomatnya, coba tanam tomat. Pasti laku. Kalau cabe, coba tanam cabe. Kan ini ekonomi terpadu,” tambahnya.

BUMDes diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia barang dan jasa, tetapi juga sebagai pilar utama dalam penyediaan bahan pangan yang sehat dan bergizi. Dengan memanfaatkan potensi lokal, BUMDes dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha di desa.

Program TEKAD bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi rumah tangga perdesaan melalui pengembangan mata pencaharian atau usaha ekonomi produktif yang berkelanjutan di 25 (dua puluh lima) Kabupaten yang ada di 9 (sembilan) Provinsi yaitu Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.