Liputanjatim.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya sedang melakukan langkah penting dengan memulai proses verifikasi ulang terhadap 61.750 kartu keluarga (KK) yang terancam diblokir. Menurut Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Eddy Christijanto, puluhan ribu KK tersebut kemungkinan besar akan mengalami pengurangan setelah proses verifikasi selesai.
”Sekarang kami masih melakukan pengecekan ulang lagi pada datanya, kemungkinan berkurang dari jumlah yang ada itu,” ucap Eddy (12/6/2024).
Eddy mengatakan bahwa apabila proses verifikasi tersebut sudah rampung sepenuhnya dan mendapatkan hasil detail jumlah KK yang seharusnya diblokir, selanjutnya dilakukan tahap sosialisasi kepada pihak kelurahan dan kecamatan. Kemudian, petugas meminta klarifikasi status kependudukan kepada masyarakat yang KK-nya terancam diblokir hingga 1 Agustus.
”Warga dengan KK sekian posisinya di sini, kalau tidak sama harus pindah tetapi jika tercatat dan KK-nya masih di tempat itu harus dibuktikan dengan surat pernyataan dan diketahui ketua RT/RW,” imbuh Eddy Christijanto.
Ia menegaskan, Dispendukcapil baru melaksanakan pemblokiran jika pemilik KK tidak memenuhi panggilan klarifikasi di kelurahan maupun kecamatan. Aturan soal pemblokiran KK itu salah satunya dipengaruhi temuan dihuninya satu rumah oleh banyak KK. Namun, setelah dicek di lapangan, petugas tidak mendapati adanya pemilik KK di lokasi tersebut.
”Misalnya di Pakal Madya tapi kami cek ternyata dia tidak alamat itu dan tidak melaporkan ke RT/RW,” ucap Eddy Christijanto.
Disisi lain, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memperjelas bahwa pemblokiran itu sebagai bentuk penegakan disiplin administrasi kependudukan. Selain itu, aturan di Surabaya mewajibkan satu persil hanya diisi tiga KK dengan menghitung luas rumah.
”Dengan tiga KK tadi, kami bisa konsentrasi menyelesaikan kemiskinan,” tutur Eri.
Dia menambahkan, aturan tersebut diselaraskan dengan upaya pengentasan kemiskinan yang sedang digencarkan Pemkot Surabaya. ”Kalau sekarang satu rumah ada 50 KK terus semua menumpang dan sekolahnya pemkot yang bayar. Terus orang asli Surabaya yang tinggal di Surabaya nasibnya gimana?” pungkas Eri.
