Liputanjatim.com – Keberpihakan Presiden RI Joko Widodo terhadap salah satu paslon Capres-Cawapres 2024 ini memiliki tujuan tertentu. Anak sulungnya, Gibran Rakabuming mencalonkan diri sebagai Cawapres dari Capres nomor urut 02 Parobowo Subianto.
Asisten Coach Timnas AMIN Jazilul Fawaid mengatakan, keberpihakan ini menunjukkan tanda kepanikan. Walaupun secara normatif dalam undang-undang membolehkan untuk berkampanye. Ia mengajak masyarakat untuk menilai sendiri soal keberpihakan presiden kepada paslon tertentu.
“Secara normatif semua sudah tahu aturan itu, tapi pernyataan itu menunjukkan tanda kepanikan. Rakyat hari ini saya yakin cerdas untuk memaknai apa yang menjadi statement dari para elit kita termasuk presiden. Kapanpun melekat jabatan itu, meskipun di dalam undang-undang boleh berkampanye, asal tidak menggunakan fasilitas negara dan cuti,” ucapnya.
TimNas AMIN ini juga mengingatkan kembali kepada sejarah bahwa Indonesia memiliki reformasi anti kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). “Kita harus ingat sejarah juga, bahwa reformasi semangatnya anti KKN yang melahirkan TAP MPR soal etika kehidupan bernegara, TAP MPR terkait dengan penyelenggaraan negara yang bebas KKN.
Menurutnya, KKN dapat menyebabkan kesenjangan sosial dan ketidakadilan pemerintah yang dilakukan saat ini. Keberpihakan ini tak lain karena ingin melanggengkan kekuasaan kepada pihak tertentu.
“Saya perlu ingatkan kembali kepada rakyat Indonesia, KKN lah yang menyebabkan kesenjangan sosial, ketidakadilan, pemerintahan yang tidak bersih dan berwibawa. Jadi rakyat akan memandang bahwa keberpihakan presiden itu pasti tujuannya untuk melanggengkan kekuasaan pihak tertentu,” tambahannya.
Ia juga menyinggung Mantan Presiden RI ke 5 Ibu Megawati yang mewanti-wanti agar pemerintahan tidak semena-mena dalam menjalankan amanat jadi wakil rakyat. Menurutnya, pemilu harus bersih dan anti melakukan kecurangan.
“Saya pikir Bu Mega sudah sangat keras mengingatkan agar kekuasaan jangan semena-mena, demikian juga aparatur negara jangan semena-mena. Semangat berpihak kepada rakyat, semangat agar pemilu tidak dicurangi oleh pihak-pihak tertentu yang terlibat secara personal di dalam pemilu ini,” jelasnya.
Oleh karena itu, dalam pemilu harus dikembalikan kepada rakyat. Rakyat harus cerdas menilai keberpihakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ia mengajak untuk melakukan perubahan demi kebaikan Indonesia.
“Ya tentu kita kembalikan kepada rakyat Indonesia. Apakah akan meneruskan budaya yang dulu pernah ada di Indonesia atau kita cut off dan kita menuju pada perubahan etika dan berbudaya dalam kultur demokrasi kita,” pungkasnya.
