Liputanjatim.com – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) mengungkapkan, bahwa Tenaga Pendamping Desa di Jawa Timur bisa menapaki barometer positif, sebagai percontohan pembangunan di tingkat desa se- Indonesia.

Hal itu dikatakan langsung oleh Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa PDTT, Yusra, saat memimpin Training of Trainer (TOT) Pendamping Desa, di Whiz Luxe Hotel Spazio,  Surabaya, Jumat (21/7) malam. 

“Saya berpandangan optimistis, Pendamping Desa di Jawa Timur bisa menjadi barometer positif percontohan bagi tenaga desa di daerah lain, terutama di luar pulau Jawa,” kata Yusra, Jumat (21/7/2023). 

Menurut Yusra, 148 tenaga pendamping yang mengikuti TOT dari dua kabupaten; Gresik dan Bojonegoro akan diberi mandat untuk menjadi fasilitator pembangunan dan kesejahteraan di tingkat desa.

“Dilatih, ditempa, dituntut, agar bisa berbicara di hadapan umum dengan cara memfasilitasi Bimtek kepada para pegiat desa di daerahnya masing – masing,” jelasnya. 

Untuk itu, lanjut Yusra, para pendamping desa yang mengikuti TOT dituntut berpegang teguh pada 3 prinsip, yaitu tegak lurus, disiplin, serta wajib patuh dan taat aturan. 

“Kita harus tegak lurus dengan perturan yang ada di Pusat. Kedua, Pendamping Desa harus disiplin, dan yang ketiga harus dan wajib patuh menjalankan tugas dengan memberikan pengawalan pembangunan,” tegas Yusra. 

Sementara itu, Yusra menyebut, bahwa tenaga pendamping desa di Jawa Timur sudah cukup mumpuni, sehingga hasil TOT kali ini akan diduplikasikan kepada tenaga pendamping di luar pulau Jawa. 

“Kopetensi intruktur sudah dimiliki, kopetensi itu terdiri dari pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang sejalan dengan pola pikir serta tindakan. Sehingga, hasil ini akan duplikasikan ke luar pulau Jawa,” pungkasnya. 

Sekedar informasi, TOT yang diselenggarakan Kementerian Desa PDTT untuk tenaga pendamping desa untuk 2 Kabupaten; Gresik dan Bojonegoro itu diikuti 148 peserta dengan mengusunh tema “Peningkatan Partisipasi Pegiat Desa Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023”.