Liputanjatim.com – Peningkatan pelayanan publik terus dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo. Tak hanya melalui OPD, Pemerintah Desa juga didorong untuk ikut meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Hal itu ditunjukkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali saat meresmikan Kantor Pelayanan Desa Kalimati Kecamatan Tarik, Sabtu (03/06/2023).
Kehadiran orang nomor 1 di Sidoarjo itu dalam rangka memastikan kehadiran bangunan berlantai dua itu dapat benar-benar memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi.
Dikatakannya bahwa perbaikan Kantor Pelayanan Desa merupakan salah satu bentuk peningkatan pelayanan Pemerintah Desa. Sehingga bisa memberikan kenyamanan dan mendorong keefektifan dalam pelayanan.
Spirit melayani masyarakat juga harus selalu didengungkan dalam setiap nafas dan langkah Pemerintah Desa. Karena infrastruktur dan spirit pelayanan menjadi kunci utama dalam kesuksesan penyelenggaran Pemerintah.
“Desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan Pemerintah. Oleh karenanya pelayanan publik yang disajikan harus semakin baik kedepannya,” ucapnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, pelayanan pelayanan publik di Sidoarjo saat ini sedang berjalan ke arah digitalisasi. Tidak terkecuali pelayanan publik yang dihadirkan oleh masing-masing Pemerintah Desa.
Menurutnya, digitalisasi seperti ini akan mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Itu juga sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang mudah dan cepat.
“Digitalisasi pelayanan publik saat ini menjadi keharusan. Hal ini sebagai bentuk peningkatan pelayanan publik kedepannya,” imbuh Bupati muda berusia 32 tahun ini.
Ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Desa Kalimati yang berhasil melakukan pembangunan Kantor Pelayanan Desa dengan anggaran total senilai Rp 2 Miliyar.
Dalam hal ini, Pemdes Kalimati dinilai mampu melakukan komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satunya dengan DPRD Sidoarjo melalui anggaran BK.
“Komunikasi penting bagi keberlanjutan program pembangunan. Dengan komunikasi yang intensif, permasalahan anggaran bagi pembangunan dapat terselesaikan,” tandasnya.
