Liputanjatim.com – Sanitasi masih menjadi masalah tersendiri bagi Kabupaten Sidoarjo. Meski angka ketersediaan jamban sudah menyentuh angka 97%, namun masih ditemui kebiasaan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) yang dilakukan oleh warga.

Hal itu ditandai dengan angka ketercapaian Desa/Kelurahan Open Defecation Free (ODF) di Kabupaten Sidoarjo yang hanya menyentuh angka 56,6%.

Terdapat 199 dari 352 Desa/Kelurahan di Kabupaten Sidoarjo yang sudah berpredikat ODF atau bebas BABS. Sementara sisanya yaitu 153 belum dinyatakan ODF atau masih memiliki perilaku BABS.

Sekretaris Komisi D DPRD Sidoarjo Bangun Winarso mengaku prihatin dengan kenyataan tersebut. Ia bahkan menyebutnya sebagai ironi bagi Kabupaten Sidoarjo.

“Sebenarnya ini menjadi sebuah ironi ya, Kabupaten Sidoarjo sebagai penyangga utama Kota Surabaya ternyata belum memiliki jamban sehat yang mencukupi,” katanya.

Bangun mengungkapkan, sebenarnya Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim CKTR) telah mengalokasikan anggaran untuk program jambanisasi sebanyak 6000 unit di tahun 2020 dan 2021 lalu.

Namun karena Pandemi Covid-19 anggaran tersebut akhirnya terhapus karena mengalami recofusing. Sementara di tahun 2022 dan 2023 ini anggarannya sangat terbatas.

Hal demikian membuat target ODF yang diputuskan dalam RPJMD yaitu sebesar lebih dari 70% di tahun 2022 akhirnya tidak bisa tercapai.

“Karena itu, akhirnya kita tidak bisa mengikuti lomba Kabupaten/Kota Sehat yang digelar Kemenkes RI karena angka ODF yang disyaratkan adalah 80%,” imbuhnya.

Politisi PAN ini juga menyoroti kenyataan banyak ditemukannya jamban milik warga yang ternyata tidak diteruskan ke septic tank, melainkan malah dialirkan langsung ke sungai.

“Jadi rumah-rumah ini kelihatannya punya jamban. Tapi sebenarnya belum bisa disebut sebagai jamban sehat sehingga menjadikan setiap kecamatan tidak ada yang tuntas ODF-nya,” ujarnya.

Untuk itu, ia meminta upaya OPD terkait untuk dapat lebih maksimal memberikan edukasi kepada masyarakat.

Hal tersebut harus dilakukan bersama beberapa pihak, mulai dari Pemerintah Desa, Puskesmas, hingga Forkopimka melalui Babinkamtibmas dan Babinsa.

Senada dengan itu, anggota Komisi D Aditya Nindyatman mengungkapkan pentingnya upaya promotif-preventif dalam menyelseaikan masalah tersebut.

Menurutnya, upaya promotif-preventif harus digencarkan lagi di masing-masing Desa/Kelurahan yang ketersediaan jamban sehatnya masih belum tercukupi.

“Penanganan terkait masalah itu harus dilakukan melalui pendekatan kepada masyarakat untuk merubah kebiasaannya itu atau merubah sistemnya itu,” katanya.

Selain itu, Pemerintah perlu turun ke bawah untuk mengetahui seberapa jauh beban ekonomi masyarakat ketika tidak memiliki jamban sehat.

Hal itu dilakukan agar Pemerintah memiliki basis data yang lengkap sebagai dasar kebijakan anggaran ke depan.

Sehingga ketika Pemerintah melakukan penguatan pembiayaan kepada masyarakat dapat terlaksana secara tepat guna dan tepat sasaran.

“Ketika memang ditemukan masyarakat yang tidak ada kemampuan biaya, maka otomatis harus dilakukan penguatan terkait pembiayaan kepada masyarakat untuk mewujudkan sanitasi yang sesuai dengan standar kesehatan,” sampai Ketua Fraksi PKS tersebut.

Sementara Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih meminta Pemkab untuk bisa lebih inovatif dalam menyelesaikan masalah ketersediaan jamban sehat tersebut.

Terlebih dengan ketersediaan anggaran yang minim. Ia menilai, Pemkab dapat melakukan kerja sama lintas sektoral dengan berbagai pihak.

“Pemerintah Desa misalnya dapat diajak untuk mengalokasikan program jambanisasi melalui Dana Desanya,” kata pria yang menjabat sebagai Ketua Fraksi PKB ini.

Ia juga meminta Pemkab lebih kreatif dengan mengajukan DAK di tingkat Provinsi maupun Pusat. Pemkab harus lebih berani berkomunikasi agar dapat mengajukan anggaran untuk mendukung program jambanisasi tersebut.

“Selain itu, bisa juga dilakukan kerja sama dengan CSR perusahaan. Tentu Sidoarjo sebagai daerah industri memiliki banyak perusahaan yang siap mendukung program Pemkab,” imbuhnya.

Dengan begitu, Pemkab dapat tetap melaksanakan program jambanisasi dengan memprioritaskan kecamatan dan desa yang tinggal sedikit angka kekurangan jamban sehatnya.

Sehingga masalah ketersediaan jamban sehat dapat terselesaikan sekaligus dapat meningkatkan prosentase ketercapaian Desa ODF di Kabupaten Sidoarjo